Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 77
Judul RUU Ciptaker, Pemerintah-Pengusaha Tanggung Pesangon PHK
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhgykt428/ruu-ciptaker-
pemerintahpengusaha-tanggung-pesangon-phk
Jurnalis Ratna Puspita
Tanggal 2020-09-30 18:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Taufik Basari (Anggota Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi) Pesangon tetap 32 kali
upah dengan perubahan skema, 23 tanggung jawab pengusaha, 9 dari JKP dengan catatan iuran
kepesertaan JKP menjadi ditanggung oleh pemerintah
positive - Taufik Basari (Anggota Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi) Untuk skema pesangon
akan dimuat dalam norma UU. Rapat timus dan timsin digelar pada hari ini
Ringkasan
Anggota Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR Taufik Basari mengungkapkan ada
ketentuan baru terkait pemberian pesangon bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK) dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Dia mengatakan,
perbedaan itu, yakni pesangon diberikan pengusaha dan pemerintah melalui program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP).
RUU CIPTAKER, PEMERINTAH-PENGUSAHA TANGGUNG PESANGON PHK
JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR Taufik Basari
mengungkapkan ada ketentuan baru terkait pemberian pesangon bagi buruh yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
Dia mengatakan, perbedaan itu, yakni pesangon diberikan pengusaha dan pemerintah melalui
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Dia memastikan pemberian pesangon terkait PHK tetap 32 kali sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. "Pesangon tetap 32 kali upah dengan perubahan skema, 23 tanggung
jawab pengusaha, 9 dari JKP dengan catatan iuran kepesertaan JKP menjadi ditanggung oleh
pemerintah," kata Taufik, Rabu (30/9).
Dia berpendapat, skema pemberian pesangon yang telah disepakati DPR dan pemerintah
tersebut akan dimuat dalam norma RUU Ciptaker. Dia menambahkan, hasil kesepakatan dalam
76
