Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021

BLK AKAN DIBANGUN DI KAWASAN INDUSTRI, PERDANA DI BATAM

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membangun Balai Latihan Kerja Unit
Pelayanan Teknis Pusat (BLK UPTP) pertama di kawasan industri. Rencananya, BLK pertama
akan ada di Kawasan Industri Batam dengan luas mencapai 4,2 hektare (ha).

Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Budi Hartawan
mengatakan BLK perlu dibangun di kawasan industri karena selama ini belum ada. Padahal,
kawasan itu membutuhkan banyak tenaga kerja kompeten dan berkeahlian sesuai kebutuhan
dunia usaha dan industri.

Sementara Batam dipilih karena merupakan salah satu kawasan industri penting di Indonesia.

"Pembangunan BLK Kota Batam ini dapat memberi kontribusi yang sangat berarti terhadap
penyediaan tenaga kerja terampil melalui pelaksanaan program pelatihan yang link and match
dengan kebutuhan di daerah Batam," ujar Budi dalam keterangan resmi, Rabu (17/2).

Nantinya, BLK di Batam akan fokus ke jenis pelatihan kejuruan yang direkomendasikan
Kemnaker, misalnya las, teknik manufaktur, teknik listrik, logistik, teknologi informasi,
komunikasi, otomotif, dan pariwisata. Penyediaan pelatihan juga akan disesuaikan dengan
kebutuhan industri setempat.

"Tentu saja ketersediaan pelatihan kerja akan merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan
industri di sekitar Batam serta disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerjanya," ucapnya.
Budi berharap tenaga kerja yang sudah mengikuti pelatihan di BLK bisa memiliki kompetensi
yang sesuai kebutuhan kawasan industri Batam. Bahkan, juga memenuhi kompetensi yang
dibutuhkan industri di luar Kepulauan Riau.

Wali Kota Batam Muhammad Ruda berharap BLK pertama di Indonesia yang akan dibangun di
Batam bisa segera didirikan. "Semoga dengan adanya BLK di Kota Batam ini bisa melatih anak-
anak muda dari Batam terutama dalam bidang IT," kata Muhammad.

"Dengan adanya BLK di Kota Batam diharapkan dapat meningkatkan kualitas karyawan yang ada
di Kota Batam yang masih sangat memerlukan keterampilan supaya bisa meningkatkan taraf
kehidupan mereka," tutur Peters.

Data Kemnaker mencatat ada 305 BLK di seluruh Indonesia pada saat ini. Rinciannya, 23 BLK
UPTP milik Kemnaker dan sisanya BLK UPTD di bawah pengelolaan pemerintah daerah tingkat
provinsi dan kabupaten/kota. Namun, masih 18 provinsi yang belum memiliki BLK UPTP.

(uli/sfr).

11