Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021
P. 123
Tak hanya Presiden, KSPI menyurati Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta supaya
penyelidikan kasus ini diusut hingga tuntas.
"Kami percaya Presiden Jokowi akan memperhatikan dan mengambil tindakan terhadap indikasi
korupsi di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu
(17/2/2021).
Selain itu, KSPI mendesak supaya pemerintah melakukan pencegahan terhadap para direksi
BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak bepergian ke luar negeri.
"Kami juga meminta direksi untuk menghentikan dulu retorika tentang indikasi korupsi di BPJS
Ketenagakerjaan, supaya tidak menjadi polemik yang semakin berkepanjangan," ucap dia.
Ia juga mendesak supaya penyidik Kejagung tak menghentikan pengusutan hanya karena
embel-embel kalimat 'risiko bisnis'.
Mengingat, BPJS Ketenagakerjaan terus mengalami kerugian sejak tiga tahun belakangan ini.
"Jangan hentikan penyidikan hanya dengan kalimat ini adalah risiko bisnis," kata dia.
Dikutip dari Kompas.tv, Kejagung menaksir kerugian negara akibat dugaan korupi pengelolaan
dana investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 20 triliun.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyebut, kerugian BPJS
Ketenagakerjaan itu terjadi setidaknya dalam tiga tahun terakhir.
"Kalau itu kerugian atas risiko bisnis, apakah analisanya sebodoh itu sampai menyebabkan
kerugian Rp 20 triliun?" kata Febrie di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (11/2).
122
