Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021

SERIKAT BURUH DEMO, MINTA DUGAAN KORUPSI RP 20 T DI BPJS
KETENAGAKERJAAN DIUSUT
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) terus
melanjutkan penyelidikan terkait dugaan di. Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan sekecil apa
pun temuan harus dibawa ke persidangan.

"Jangan hentikan penyidikan hanya dengan kalimat ini adalah risiko bisnis. Apalagi, kerugian di
BPJS Ketenagakerjaan terjadi selama 3 tahun. Ini bukan sekadar salah kelola, karena mana
mungkin selama tiga tahun berturut-turut kesalahan dibiarkan?" kata Said Iqbal melalui
keterangan tertulisnya, Rabu (17/2).

Untuk mendesak langkah tersebut, KSPI akan menggelar unjuk rasa dua hari berturut-turut.
Pertama adalah aksi di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan pada 17 Februari 2021 dan
dilanjutkan di Kantor Kejaksaan Agung pada 18 Februari 2021. Selain aksi lapangan, KSPI juga
melakukan aksi virtual di media sosial.
Said Iqbal mengatakan, aksi tidak hanya di Jakarta tetapi juga dilakukan serentak di 10 provinsi
lain, seperti Jawa Barat (Bandung), Jawa Tengah (Semarang), Banten (Serang), Jawa Timur
(Surabaya), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Kepulauan Riau (Batam), Aceh (Banda Aceh),
Makassar, hingga Gorontalo, yang bertempat di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, Said Iqbal mengungkapkan sudah mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung agar
sungguh-sungguh dalam menangani kasus ini. Surat juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo.

"Kami percaya Presiden Jokowi akan memperhatikan dan mengambil tindakan terhadap indikasi
korupsi di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal meminta pihak terkait memanggil para direksi dan lembaga investasi untuk menggali
keterangan. Termasuk mencekal para Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak bepergian ke
luar negeri.

Ia meminta agar direksi BPJS Ketenagakerjaan berhenti beretorika terkait dugaan korupsi
tersebut. Ia merasa retorika yang dibuat malah menjadi polemik yang semakin berkepanjangan.

"Kalau disebutkan dana buruh aman, pasti aman. Karena dana yang dikelola BPJS cukup besar.
Karena setiap bulan dana buruh masuk. Sehingga kalau ada dugaan korupsi sebesar Rp 20 triliun
memang kecil jika dibandingkan dengan dana BPJS yang mencapai Rp 500 triliun. Sehingga tidak
akan mengganggu keuangan secara keseluruhan," ungkap Said Iqbal.

"Tetapi yang kita persoalkan adalah adanya potensi kerugian sebesar Rp 20 triliun di BPJS
Ketenagakerjaan. Buruh pasti akan bereaksi, karena ada uang mereka di sana," tambahnya.

124