Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021
P. 80
KEMENAKER PASTIKAN UPAH AWAK KAPAL PERIKANAN MENGIKUTI ATURAN
KETENAGAKERJAAN
Kementrian Ketenagakerjaan memastikan bahwa kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
harus dapat memberikan kepastian keberlangsungan hingga kesejahteraan seluruh pekerja tidak
terkecuali awak kapal perikanan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terkait kesejahteraan, pemerintah
memastikan bahwa upah minimum awak kapal perikanan perlu mengikuti ketentuan yang ada
baik yang bersifat umum dari sisi ketenagakerjaan maupun yang bersifat khusus yang diatur
secara teknis.
Namun dengan tetap memperhatikan relevansi ketentuan terhadap implementasi di lapangan
serta mempertimbangkan kelangsungan bekerja dan keberlanjutan usaha.
"Negara wajib hadir melalui berbagai upaya untuk memberikan perlindungan penuh sekaligus
upaya pemberdayaan awak kapal perikanan yang menghadapi resiko pekerjaan yang besar saat
bekerja," kata Ida dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/2/2021).
Ida menjelaskan bahwa aturan pengupahan yang diubah oleh UU Cipta Kerja antara lain adalah
bahwa hanya terdapat upah minimum berdasarkan wilayah yaitu Upah Minimum Provinsi dan
Upah Minimum Kabupaten Kota "Substansi pokok pengupahan dalam UU Cipta Kerja diantaranya
kebijkaan pengupahan yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
melaksanakan kebijakan pengupahan yang wajib berpedoman pada pemerintah pusat,"
tambahnya.
Sementara itu terkait upah minum mengacu dari UU Cipta Kerja Pasal 81 ayat 25 dimana upah
minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun. Sedangkan bagi pekerja
dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
"Maka UU Cipta Kerja mengamanatkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah
dari upah minimum," tegasnya.
Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa pengawasan di atas kapal memiliki keterbatasan
khususnya ketersediaan sumber daya manusia. Sehingga belum adanya aturan teknis
pelaksanaan pengawasan awak kapal perikanan dan belum adanya tools dan instrumen untuk
melakukan inspeksi di kapal perikanan.
"Untuk itu perlu adanya komitmen bersama terhadap penerapan norma-norma Ketenagakerjaan
dan norma K3 secara terintegrasi dengan melibatkan instansi terkait," pungkasnya.
79
