Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 151
Warga masyarakat harus dapat menyaring dan melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap
informasi yang beredar sehingga informasi yang masuk ke dalam pikiran kita tidak mudah
terhasut dengan informasi yang bohong atau hoax.
Saat inu fenomena hoax ini masih banyak sekali terjadi di masyarakat.
Masyarakat harus cerdas dan selektif dalam menerima informasi dari media.
Itu penting dilakukan sebab banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab yang memiliki
kepentingan tertentu memanfaatkan media untuk menyebarkan berita bohong sehingga
mengakibatkan banyak persepsi miring di pikiran masyarakat serta membuat kegaduhan.
Tidak dipungkiri bahwa akibat dari pemberitaan ini sudah membuat kegaduhan yang begitu luas
di masyarakat Indonesia.
Apabila Undang-Undang Cipta Kerja tersebut banyak yang tidak setuju masih ada langkah hukum
yaitu bisa Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan Presiden sendiri bisa mengeluarkan
Perpu.
Namun, kadang menarasikan seolah UU Ciptaker adalah kiamat bagi para pekerja dan tujuan
mereka yang gemar gaduh berharap agar orang orang yang tidak paham tentang UU Ciptaker
dapat bersimpati sehingga dalam berpolitik.
Penolakan organisasi buruh terhadap Omnibus Law sejatinya tidak mewakili buruh, sama seperti
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sejatinya jarang sekali mewakili rakyat.
Memang ada sebagian anggota DPR yang cukup berkualitas, tapi mereka menjadi minoritas.
Begitu juga dengan organisasi buruh yang kebanyakannya bukan buruh, bahkan rumahnya
mewah dan kendaraannya premium.
Tapi bagaimanapun, beginilah negara demokrasi.
Terkait omnibus law, belakangan ini beredar 12 poin yang dianggap menyengsarakan rakyat.
Namun semuanya adalah hoax belaka. Begini penjelasannya poin hoax dan penjelasannya.
Uang pesangon dihilangkan Uang pesangon tetap ada. Dan ini tertuang dalam BAB IV:
ketenagakerjaan, pasal 89 tetnang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 UU 13 tahun 2003.
Bunyinya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja.
UMP, UMK, UMSP dihapus Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada. Dibahas dalam BAB IV:
KETENAGAKERJAAN, Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU 13 Tahun 2003: (Ayat
1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.
(Ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum
provinsi.
Upah buruh dihitung per jam Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa
dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Sesuai BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal
89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003: Upah ditetapkan berdasarkan:
a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil.
Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan)
hilang dan tidak ada kompensasi Hak cuti tetap ada. Dalam BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal
89, Tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Pengusaha wajib
memberi: a. waktu istirahat; dan b. cuti.
150
