Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 204
MENTERI KETENAGAKERJAAN IDA FAUZIYAH UNGKAP ALASAN DPR BURU-BURU
SAHKAN UU CIPTA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan alasan DPR RI secara mendadak
mengesahkan UU Cipta Kerja .
Menurut dia, berdasarkan informasi yang didapatkan, DPR hendak mengurangi intensitas rapat
dengan alasan banyak anggota DPR RI yang terpapar virus corona (Covid-19).
Kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah soal Upah Dibayar Per Jam di UU Cipta Kerja FOTO-
foto Aksi Mahasiswa yang Tergabung dalam Aliansi Cipayung Jawa Barat Menolak UU Cipta Kerja
BREAKING NEWS: Suasana di Taman Radio Kota Bandung dan Sekitarnya, Terdengar Beberapa
Kali Ledakan
"DPR memutuskan untuk mempercepat (pengesahan) yang rencananya tanggal 6 atau tanggal
8 (Oktober). Kemudian diajukan menjadi tanggal 5 dengan alasan karena untuk mengurangi
jam-jam rapat."
"Sehingga bisa menekan penyebaran Covid-19 ," ujarnya dalam Sosialisasi UU Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan yang ditayangkan secara virtual, Kamis (8/10/2020).
"Mungkin banyak yang mengatakan begitu kenapa kok tiba-tiba tanggal 5? Itu yang saya dengar
memang alasan penjelasan dari Wakil Ketua (DPR) karena banyak teman-teman DPR yang
terpapar Covid-19," sambung Ida.
Meski begitu, Ida mengatakan, Omnibus Law UU Cipta Kerja telah melalui proses rapat
koordinasi yang tidak singkat.
Ia menyebutkan, sebelum jadi UU, Omnibus Law Cipta Kerja sudah dibahas selama 64 kali.
Terdiri atas 2 kali rapat kerja, 56 rapat Panja DPR dan 6 kali rapat tim peumus tim sinkronisasi.
"Kemudian pada akhirnya, DPR memutuskan mengesahkan dalam rapat paripurna tanggal 5
Oktober," ucapnya.
Pada 5 Oktober lalu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda disahkannya
Omnibus Law UU Cipta Kerja , setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.
Rapat Paripurna DPR tersebut diwarnai aksi walk out Fraksi dari Partai Demokrat lantaran
merasa tidak diberi kesempatan untuk melontarkan pendapat.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di Rapat
Paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3
Oktober 2020.
RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal..
203
