Page 423 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 423
Ringkasan
Omnibus law RUU tentang Cipta Kerja yang telah disetujui DPR menjadi UU bermanfaat terhadap
datangnya investasi ke Indonesia. Aturan dan kendala para investor untuk masuk ke tanah air
bisa terselesaikan dengan terbitnya UU Ciptaker ini.
"Ini akan bermanfaat sekali terhadap peningkatan daya tarik Indonesia terhadap investasi, baik
itu dari dalam negeri atau luar negeri," kata Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic
and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, Rabu (7/10).
EKONOM CSIS: UU CIPTAKER SUDAH BAGUS, YANG PERLU DIKAWAL PERATURAN
DI BAWAHNYA
Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal
Damuri/Net
Omnibus law RUU tentang Cipta Kerja yang telah disetujui DPR menjadi UU bermanfaat terhadap
datangnya investasi ke Indonesia. Aturan dan kendala para investor untuk masuk ke tanah air
bisa terselesaikan dengan terbitnya UU Ciptaker ini.
"Ini akan bermanfaat sekali terhadap peningkatan daya tarik Indonesia terhadap investasi, baik
itu dari dalam negeri atau luar negeri," kata Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic
and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, Rabu (7/10).
Dia pun menjelaskan, sebelum munculnya UU Ciptaker, banyak aturan di daerah yang
menyusahkan investor masuk. Terkadang, aturan pemerintah daerah tidak sejalan dengan pusat
dari sisi investasi.
"Di dalam omnibus law itu diberikan semacam legal basis untuk memperbaiki aturan di daerah.
Begitu juga misalnya masalah perizinan atau juga masalah limitasi yang selama ini ada untuk
investasi. Sebelumnya banyak sekali di undang-undang itu pembatasan-pembatasan untuk
investasi," beber dia.
Yose menyadari masih banyak kelompok yang menolak UU Ciptaker. Seharusnya, kata dia,
energi kelompok tersebut bisa dialihkan ke hal lain.
Misalnya mengawal peraturan pemerintah agar bisa sejalan dengan UU Ciptaker dalam
penciptaan lapangan kerja.
"Dari UU tentu setelah itu peraturan pemerintah. Kemudian masuk lagi ke peraturan di tingkat
kementarian. Lalu masuk ke peraturan daerah. Nah, ini yang harus sinkron. Jangan di atas sudah
baik, bawahnya tidak sinkron," ujar Yose.
Selanjutnya, kata dia, kelompok penolak bisa memastikan UU Ciptaker sesuai dengan cita-cita
pembentukan aturan. Yakni menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, bukan sekadar
menghadirkan investasi.
Menurut dia, kelompok penolak UU Ciptaker harus memastikan investasi yang masuk ke
Indonesia berkategori padat karya. "Jadi, perlu diingat juga bahwa UU ini bukan tentang
investasi, tetapi UU Cipta Kerja. Artinya penciptaan lapangan kerja," lanjut Yose.
Jangan sampai, UU Ciptaker justru bernasib seperti UU Ketenagakerjaan yang berlaku
sebelumnya. Menurut dia, UU Ketenagakerjaan menciptakan disinsentif bagi dunia usaha untuk
masuk ke sektor yang padat karya.
422
