Page 418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 418
Ketiga, harapannya RUU Cipta Kerja di satu sisi bisa mendorong investasi dan menggerakkan
perekonomian nasional. Namun di sisi lain, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh
diabaikan apalagi dipinggirkan.
Tetapi, RUU ini justru berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri
kita. Sejumlah pemangkasan aturan perijinan, penanaman modal, ketenagakerjaan dan lain-lain,
yang diatasnamakan sebagai bentuk "reformasi birokrasi" dan "peningkatan efektivitas tata
kelola pemerintahan".
"Hal ini justru berpotensi menjadi hambatan bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang
berkeadilan (growth with equity)," ungkap politikus Demokrat ini.
Keempat, Partai Demokrat memandang RUU Ciptaker telah mencerminkan bergesernya
semangat Pancasila utamanya sila keadilan sosial (social justice) ke arah ekonomi yang terlalu
kapitalistik dan terlalu neo-liberalistik.
"Sehingga kita perlu bertanya, apakah RUU Ciptaker ini masih mengandung prinsip-prinsip
keadilan sosial (social justice) tersebut sesuai yang diamanahkan oleh para founding fathers
kita?" tanya Didi.
Kelima, selain cacat substansi, RUU Ciptaker ini juga cacat prosedur. Fraksi Partai Demokrat
menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan
akuntabel.
Pembahasan RUU Ciptaker ini tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan
civil society yang akan menjaga ekosistem ekonomi dan keseimbangan relasi tripartit, antara
pengusaha, pekerja dan pemerintah.
Menteri Ketenagakerjaan Hj Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya menyadari di balik cita-cita
mulia yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja, terdapat riak-riak dinamika sosial, baik yang pro
maupun yang kontra, terutama pada materi klaster ketenagakerjaan. Meski demikian Menaker
memastikan bahwa pemerintah sangat terbuka atas berbagai masukan kontruktif. Hal itu
disampaikan Menaker saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema Peluang dan
Tantangan RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan Injabar dan Universitas Padjajaran, Jumat
(28/8/2020).
"Proses panjang pembentukan RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan telah dilalui.
Kami mulai kembali, kami review kembali dengan melibatkan partisipasi stakeholder, utamanya
unsur pekerja, pengusaha juga unsur praktisi dan akademisi dari berbagai dimensi keilmuan,"
ujar Ida.
Bahkan meskipun RUU Cipta Kerja telah diserahkan dan tengah dibahas di DPR, Kementerian
Ketenagakerjaan bersama serikat pekerja dan pengusaha terus melakukan pendalaman atas
subtansi ketenagakerjaan dalm RUU Cipta Kerja.
"Pemerintah sangat terbuka atas berbagai masukan kontruktif, proses dilakukan secara
transparan dan demokratis, serta mengedepankan kepentingan nasional," tegas Ida.
Dalam pemaparannya, Menaker menjelaskan, RUU Cipta Kerja adalah bagian dari ikhtiar yang
diambil pemerintah guna mewujudkan visi Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera.
Pemerintah melihat sejumlah peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini antara
lain; pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, angka pengangguran yang masih tinggi,
perlunya pembangunan SDM yang berkualitas, tantangan perkembangan ekonomi digital dan
tren teknologi yang mengubah lanskap bisnis sehingga mempengaruhi peta kebutuhan tenaga
kerja.
417
