Page 417 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 417
Ringkasan
Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan rapat paripurna pada 5 Oktober 2020 dengan agenda
pengesahan RUU Cipta Kerja adalah sesat dan cacat prosedur. Anggota Fraksi Demokrat Didi
Irawadi Syamsuddin menyatakan tidak ada draf RUU yang dibagikan kepada peserta rapat saat
paripurna.
Menteri Ketenagakerjaan Hj Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya menyadari di balik cita-cita
mulia yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja, terdapat riak-riak dinamika sosial, baik yang pro
maupun yang kontra, terutama pada materi klaster ketenagakerjaan. Meski demikian Menaker
memastikan bahwa pemerintah sangat terbuka atas berbagai masukan kontruktif.
DEMOKRAT SEBUT RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA CACAT
PROSEDUR
Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan rapat paripurna pada 5 Oktober 2020 dengan agenda
pengesahan RUU Cipta Kerja adalah sesat dan cacat prosedur.
Anggota Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan tidak ada draf RUU yang
dibagikan kepada peserta rapat saat paripurna.
"Tidak ada selembar pun naskah RUU terkait Ciptaker yang dibagikan saat rapat paripurna tgl 5
Oktober 2020. Jadi pertanyaanya, sesungguhnya RUU apa yang telah diketok palu tanggal 5
Oktober 2020 itu?" kata Didi dalam keterangannya, Kamis (8/10/2020).
Didi menyatakan seharusnya sebelum palu pengesahan diketuk, naskah RUU Cipta Kerja sudah
dibagikan dan dibaca oleh semua peserta rapat "Dalam forum rapat tertinggi ini, adalah wajib
semua yang hadir diberikan naskah RUU tersebut. Jangankan yang hadir secara fisik, yang hadir
secara virtualpun harus diberikan," tegas Didi.
Hal lainnya menurut Didi yang dinilai janggal terkait undangan rapat yang hanya diberitahukan
beberapa jam sebelum paripurna.
"Inilah undangan rapat yg telah memecahkan rekor undangan secepat kilat. Ada apa gerangan
ini? Sungguh tidak etis untuk sebuah RUU sepenting dan krusial ini," jelasnya.
"Padahal sudah dijadwal sebelumnya akan dilakukan pada 8 Oktober 2020. Tiba-tiba menjadi 5
Oktober, tanpa informasi yang cukup dan memadai. Sehingga rapat itu menjadi rapat yang
dadakan, tergesa-gesa dan dipaksakan," tambahnya.
Didi kembali mengatakan, ada lima hal yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat yang perlu
mendapatkan perhatian dalam RUU Cipta Kerja .
Pertama, RUU Ciptaker tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan memaksa di tengah krisis
pandemi ini. Di masa awal pandemi, prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya
penanganan pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran
Covid-19, serta memulihkan ekonomi rakyat.
Kedua, RUU Ciptaker ini membahas secara luas beberapa perubahan UU sekaligus (omnibus
law). Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu per satu,
hati-hati, dan lebih mendalam, terutama terkait hal-hal fundamental, yang menyangkut
kepentingan masyarakat luas.
Terlebih saat ini masyarakat sedang sangat membutuhkan keberpihakan dari negara dan
pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi dewasa ini.
416
