Page 518 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

LEGISLATOR: IRONIS, NASKAH RUU CIPTAKER TAK DIBAGIKAN

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi mengungkapkan, kejadian yang
dinilainya membuat Rapat Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Senin (5/10)
lalu cacat prosedur. Dia menyebut, naskah RUU Cipta Kerja tak dibagikan secara fisik maupun
virtual pada para anggota.

"Sudah tiga periode saya jadi anggota DPR RI, baru kali ini saya punya pengalaman yang tidak
terduga. Pimpinan DPR telah mengesahkan RUU yang sesat dan cacat prosedur," ujar Didi
melalui pernyataannya saat dikonfirmasi pada Kamis (8/10).

"Tidak ada selembar pun naskah RUU terkait Ciptaker yang dibagikan saat rapat paripurna
tanggal 5 Oktober 2020 tersebut," kata Politikus Demokrat itu menambahkan.

Menurut Didi, seharusnya sebelum palu keputusan diketok, naskah RUU Ciptaker sudah bisa
dilihat dan dibaca oleh seluruh anggota dewan. Mereka yang hadir secara fisik maupun virtual
harus mendapatkan naskah resmi yang diketok.

"Sebagai perbandingan, jangankan RUU Ciptaker yang sangat penting ini. Bahan-bahan untuk
rapat tingkat komisi & badan saja kami bisa mendapatkannya beberapa hari sebelumnya,"
kata dia.

Dia pun mempertanyakan, mengapa justru naskah RUU Omnibus Law Ciptaker yang berdampak
luas pada kehidupan kaum buruh, UMKM, lingkungan hidup dan lain-lain tidak tampak naskah
sama sekali. "Sungguh ironis RUU Ciptaker yang begitu sangat penting. Tidak selembar pun ada
di meja kami," katanya.

Didi juga mengkritik sikap pimpinan sidang yang tak lain adalah pimpinan DPR. Mestinya, kata
dia, pimpinan DPR memastikan dulu bahwa naskah RUU itu sudah ada di tangan seluruh anggota
DPR, baik secara fisik maupun virtual.

Dia mengingatkan, dalam forum rapat tertinggi paripurna, setiap anggota dewan hadir mewakili
daerah pemilihannya, mewakili suara yang memilihnya. Sehingga, mereka harus tahu betul
undang-undang yang bakal berpengaruh untuk rakyat.

Di samping itu, Didi juga mengungkapkan kejanggalan lain terkait rapat paripurna. Hal janggal
yang dimaksud, yakni undangan rapat diberitahu hanya beberapa jam sebelum paripurna.

"Inilah undangan rapat yang telah memecahkan rekor undangan secepat kilat. Ada apa gerangan
ini? Sungguh tidak etis untuk sebuah RUU sepenting dan krusial ini," kata dia.

Padahal, awalnya sudah dijadwalkan sebelumnya bahwa Pengesahan RUU Cipta Kerja dilakukan
pada tanggal 8 Oktober 2020 mendatang. Namun, tiba-tiba menjadi 5 Oktober, yang
menurutnya, tanpa informasi yang cukup dan memadai. "Rapat itu menjadi rapat yang dadakan,
tergesa-gesa dan dipaksakan," ujarnya.

Didi pun menambahkan, alasan pimpinan DPR mempercepat paripurna menjadi 5 Oktober
karena adanya sejumlah anggota dewan yang terpapar Covid-19 tak masuk akal. Mestinya, kata
dia, pembahasan RUU sepenting RUU Ciptaker harus ditunda dahulu menunggu keadaan
kondusif..

517