Page 519 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 519
Judul Sweeping Pabrik Dilakukan, Para Buruh Menuju Bundaran Waru
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/189624/704/sweeping-pabrik-
dilakukan-para-buruh-menuju-bundaran-waru-1602126608
Jurnalis Aan Haryono
Tanggal 2020-10-08 10:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Badri (None) Nanti kita bergerak bersama menuju ke DPRD Jatim dan Grahadi
negative - Badri (None) Kami tegas menolak UU O Omnibus Law , tidak ada tawar menawar lagi
Ringkasan
Para buruh yang berencana melakukan aksi penolakan UU Omnibus Law sudah bergerak dari
berbagai wilayah. Mereka pun melakukan sweeping pabrik-pabrik yang berada di kawasan
Sidoarjo, Kamis (8/10/2020). Armada bus disiapkan untuk mengangkut para buruh menuju ke
Bundaran Waru sembari menunggu massa lainnya. Mereka menjadikan Bundaran Waru sebagai
titik temu para buruh dari Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto.
SWEEPING PABRIK DILAKUKAN, PARA BURUH MENUJU BUNDARAN WARU
Para buruh yang berencana melakukan aksi penolakan UU Omnibus Law sudah bergerak dari
berbagai wilayah. Mereka pun melakukan sweeping pabrik-pabrik yang berada di kawasan
Sidoarjo, Kamis (8/10/2020). Armada bus disiapkan untuk mengangkut para buruh menuju ke
Bundaran Waru sembari menunggu massa lainnya. Mereka menjadikan Bundaran Waru sebagai
titik temu para buruh dari Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto.
"Nanti kita bergerak bersama menuju ke DPRD Jatim dan Grahadi," kata Badri, salah satu buruh
asal Sidoarjo.
Beberapa konvoi kendaraan masih terus berkeliling ke berbagai pabrik yang ada di kawasan
Waru dan Berbek. Mereka juga bertemu dan mengajak para buruh lainnya untuk ikut bergabung
dalam aksi bersama penolakan UU Omnibus Law .
Semua persiapan sudah dilakukan sehari sebelumnya. Beberapa koordinator buruh sudah
mengerahkan massa dalam jumlah yang besar untuk segera menuju Surabaya. "Kami tegas
menolak UU O Omnibus Law , tidak ada tawar menawar lagi," jelasnya. (eyt).
518
