Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021
P. 61
Namun sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, enggan
mematuhi surat edaran Menaker Ida Fauziyah sehingga upah minimum provinsi (UMP) di
wilayahnya tetap naik.
Ganjar Pranowo mengungkapkan alasan mengapa dirinya tetap menaikkan UMP Jawa Tengah
2021 ketimbang mematuhi mandat Menaker Ida Fauziyah .
GANJAR PRANOWO BLAK-BLAKAN UNGKAP ALASAN TAK PATUHI MANDAT
MENAKER IDA FAUZIYAH SOAL UMP 2021
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah
daerah (pemda) untuk tidak menaikan upah minimum tahun 2021.
Namun sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, enggan
mematuhi surat edaran Menaker Ida Fauziyah sehingga upah minimum provinsi (UMP) di
wilayahnya tetap naik.
Ganjar Pranowo mengungkapkan alasan mengapa dirinya tetap menaikkan UMP Jawa Tengah
2021 ketimbang mematuhi mandat Menaker Ida Fauziyah .
"Ketika situasi seperti ini (krisis pandemi) sebenarnya jangan terlalu mengambil keputusan yang
ekstrim, menurut saya," tuturnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Diaz
Hendropriyono pada Sabtu 2 Januari 2021.
Ia mengatakan, para kepala daerah harus melihat lebih jelas data selama pandemi melanda
Indonesia.
"Karena pandemi ini cukup untuk memporakporandakan sistem sosial ekonomi, bahkan politik,"
ujar Ganjar.
"Nah, kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, kayaknya tidak bisa deh kita melakukan satu
tindakan yang sama," kata dia.
Ganjar menyebut wilayah Indonesia, termasuk Jawa Tengah sangat luas sehingga tampak
ketimpangan-ketimpangan yang memerlukan variasi kebijakan.
Bahkan saking timpangnya, Ganjar mengaku UMP yang ditetapkan olehnya tidak pernah sama
sekali dipakai oleh perusahaan.
"Kami pakainya upah minimum kabupaten/kota (UMK). Kenapa UMK? Karena radiusnya itu lebih
kecil," kata Ganjar.
Ia mencontohkan perbedaan kondisi Kota Semarang yang UMK-nya tertinggi di Jawa Tengah,
dengan Kabupaten Banjarnegara yang paling rendah.
"Itu fasilitasnya beda, infrastrukturnya beda, SDMnya beda," ujarnya.
Selain itu, ia memahami betul kalau surat edaran Menaker tidak pernah bisa membatalkan
Peraturan Pemerintah (PP) soal upah minimum.
Ganjar akhirnya cenderung memilih mematuhi PP yang menyebut upah minimum bisa dinaikkan
berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
"Nah, ternyata pertumbuhan kita itu masih positif tapi sedikit. Terus kemudian inflasinya rendah,"
kata Gubernur Jawa Tengah .
60
