Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2020
P. 118
PELUANG PENYANDANG DISABILITAS HARUS TERPENUHI
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengajak semua pihak memperkuat
komitmennya melindungi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini termasuk tentang hak-
hak ketenagakerjaannya agar cita-cita masyarakat inklusif segera terwujud.
"Penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan dan ruang yang sama, termasuk untuk bisa
bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi bangsa. Masyarakat inklusif harus terwujud tanpa
melihat latar belakang apa pun, mau menyandang disabilitas atau tidak," ujar Ida, dalam
keterangan resminya terkait peringatan Hari Disabilitas Internasional, di Jakarta, Kamis (3/12).
Menurut Menaker, Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
mengamanatkan penyediaan kesempatan kerja bagi para disabilitas. Perusahaan swasta harus
mempekerjakan 1 persen penyandang disabilitas dari total pegawai. Sedangkan perusahaan
BUMN sebanyak 2 persen.
"Penerapan tersebut untuk menjawab isu penting berupa pasar kerja didorong menjadi inklusi.
Perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk bekerja secara
formal, termasuk memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan," jelasnya.
Lebih jauh, Menaker menyampaikan, isu atau tantangan kedua bagi disabilitas adalah
kompetensi. Hal ini harus jadi tugas bersama, bukan hanya pemerintah dan perusahaan/dunia
usaha, tapi juga komunitas masyarakat.
Dia menerangkan, penyandang disabilitas juga harus memiliki daya saing, keunggulan,
kompetensi yang bersifat softskill dan hardskill.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, Hari Disabilitas Internasional 2020 yang
diperingati setiap 3 Desember harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kesetaraan
para penyandang disabilitas.
"Peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini harus kita jadikan momentum untuk
menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi
perlindungan penyandang disabilitas. Modelnya dari paradigma karitatif dan charity based
menjadi paradigma yang human right based," ujar Presiden Jokowi dalam acara virtual
peringatan Hari Disabilitas Internasional, Kamis.
"Kita ingin terus meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas penyandang
disabilitas. Kita juga menjamin akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pemeirntah
membangun infrastruktur yang aksesibel untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi
disabilitas," tambah Presiden.
Pada 2019, Presiden Jokowi telah menandatangani sejumlah Peraturan Pemerintah. Di
antaranya, PP tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Lalu
PP tentang perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. n.
117
