Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020
P. 91
"Implikasinya, proses pemulihan pasar kerja pun akan terganggu," ujar Timboel kepada, Minggu
(13/12/2020).
Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Bandung, PN
Surabaya, dan PN Semarang, terdapat 894 gugatan perselisihan hubungan industrial tahun ini.
Lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 941 gugatan.
Penurunan jumlah gugatan yang terjadi tahun ini disebabkan oleh 2 faktor; pertama,
pemahaman kondisi force majeur yang dialami perusahaan; kedua, risiko perselisihan tidak
setimpal bagi para pekerja akibat kesempatan kerja ikut surut akibat pandemi Covid-19.
Pada 2021, faktor-faktor tersebut kemungkinan besar tidak lagi menjadi penghambat bagi
penambahan jumlah gugatan terkait dengan perselisihan hubungan industrial.
Pasalnya, meskipun UU Ciptaker beserta aturan turunannya membuka ruang seluas-luasnya bagi
investasi, tetapi ekspektasi yang ditimbulkan bagi pasar kerja Tanah Air dinilai tinggi sehingga
cukup berisiko jika proses peralihan aturan tersebut tidak berjalan sesuai dengan kepentingan
bipartit perusahaan.
Menurut Timboel, beberapa perubahan masih bernuansa konflik dari UU Ciptaker, di antaranya
hal-hal yang berkaitan dengan kontrak kerja, di mana belum diketahui batasan perpanjangan
kontrak, serta perihal tenaga alih daya.
Kondisi ketenagakerjaan tak kondusif yang berpotensi menyertai hal-hal tersebut pun dinilai
bakal meningkatkan ongkos bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia.
"Soalnya, investor mau hal yang lebih pasti, cepat, dan aman. Dengan UU Ciptaker, saya
berharap perselisihan bisa diminimalisir dengan pengawasan yang lebih baik," sambungnya.
Dengan kata lain, jika tidak direspons dengan baik oleh pemerintah, proses peralihan dari UU
13/2003 ke UU 11/2020 berpotensi menjadi kontraproduktif bagi pemulihan pasar kerja.
90
