Page 291 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 291
Penyerahan direncanakan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Agustus 2020
mendatang. Karena itu, Kemnaker melalui BPJS Ketenagakerjaan telah merumuskan skema
bantuan upah sesuai dengan peraturan Menaker Nomor 14 Tahun 2020.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, dalam skema penyaluran
subsidi upah tersebut ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi penerima.
"Pada sore hari ini dapat kami update -kan terkait dengan penyediaan atau pengukuran data-
data para calon penerima. Dalam skema yang sudah kita siapkan terdapat sejumlah syarat yang
harus dipenuhi calon penerima subsidi upah," ujar Agus dalam konferensi pers secara virtual,
Jakarta, Jumat (21/8/2020).
Adapun syarat yang ditetapkan dalam skema pemberian subsidi upah tersebut di antaranya,
pertama, pekerja merupakan warga negara indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor
induk kependudukan (NIK). Kedua, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. (
Ketiga, peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di
bawah Rp5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, pekerja
atau buruh penerima upah memiliki rekening bank yang aktif. Dan tidak termasuk dalam peserta
penerima manfaat program Kartu Prakerja.
"Kelima, peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan
bulan Juni 2020," kata Agus.
Sementara, mekanisme pembayarannya akan ditransfer langsung kepada para calon penerima
subsidi. Bantuan ini diberikan secara tunai sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan
dan akan dibayarkan secara dua tahap. Pertama diberikan masing-masing sebesar Rp1,2 juta
dan tahap kedua sebesar Rp1,2 juta, jadi total yang diterima Rp2,4 juta.
"Pembayaran ini akan dilakukan oleh Kemenaker dan Menteri Keuangan dan melalui bank
Himbara dan ditransfer langsung ke masing-masing rekening peserta. Total anggaran sebesar
Rp37,7 triliun," ujarnya.
(uka).
290
