Page 442 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 442
RATUSAN PEKERJA DI PURBALINGGA JALANI TES KESEHATAN
Purbalingga - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan tes kesehatan bagi ratusan
pekerja di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dalam rangkaian Gerakan Pekerja Sehat di
Perusahaan.
Tes kesehatan yang digelar di salah satu hotel di Purbalingga, Rabu, dihadiri Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan sejumlah pejabat Kemnaker.
Menaker Ida Fauziyah mengatakan tes kesehatan tersebut meliputi tes cepat COVID-19, rontgen,
dan tes gula darah rutin.
"Harapan kami, teman-teman karena mulai adaptasi kebiasaan baru, saya berharap teman-
teman produktif tapi aman dari COVID-19, menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Itu yang
kami harapkan, tetap sehat, tetap semangat menghadapi COVID-19 ini," katanya.
Terkait dengan dampak COVID-19 di Indonesia, Menaker mengatakan berdasarkan data per
tanggal 31 Juli 2020, pekerja yang di-PHK maupun dirumahkan secara keseluruhan mencapai
3,5 juta orang.
Sementara yang terdata dengan baik, kata dia, sebanyak 2,1 juta jiwa dan selebihnya masih
dalam proses verifikasi.
"Lebih besar mereka yang dirumahkan dibandingkan dengan yang PHK. Dengan adaptasi
kebiasaan baru yang sudah mulai, perusahaan-perusahaan mulai berproduksi kembali, saya
mengajak kepada pengusaha untuk mengajak kembali teman-teman yang dirumahkan, saya
juga berharap lebih kepada teman-teman yang di-PHK untuk bisa bekerja kembali," katanya.
Disinggung mengenai subsidi gaji atau upah yang diberikan oleh pemerintah, Menaker
mengatakan hal itu diberikan untuk pekerja yang menerima upah di bawah Rp5 juta yang
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut dia, subsidi tersebut diberikan selama 4 bulan dan disalurkan setiap dua bulan sekali
dengan sebesar Rp600 ribu per bulan.
"Harapannya daya beli teman-teman (pekerja) meningkat dan pertumbuhan ekonomi kita akan
normal kembali pada kuartal ketiga," jelasnya.
Menurut dia, pekerja di sektor informal tetap berhak mendapatkan subsidi upah tersebut
sepanjang mereka tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan penghasilannya di bawah
Rp5 juta.
Ia mengatakan di luar pekerja swasta itu, ada pegawai pemerintah non-PNS yang selama ini
tidak menerima gaji ke-13 dan upahnya rata-rata juga di bawah Rp5 juta.
Lebih lanjut, Menaker mengatakan validasi terhadap pekerja yang berhak menerima subsidi upah
itu dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan sudah banyak yang menyerahkan nomor rekening
bank mereka karena nantinya subsidi tersebut akan disalurkan langsung ke rekening pekerja.
"Sudah hampir mendekati 15 juta data nomor rekening yang telah diserahkan ke BPJS
Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan tanggal 25 Agustus ini, Bapak Presiden berkenan me-
'launching' program ini," jelasnya.
Informasi yang dihimpun, tes kesehatan yang digelar di Purbalingga tersebut diikuti 300 pekerja
yang mengikuti tes cepat COVID-19 dan 700 pekerja yang mengikuti "medical check up" (asam
441
