Page 488 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 488
Menaker menjelaskan, subsidi upah tersebut akan diberikan kepada pekerja swasta dan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. Selain upah di
bawah Rp5 juta, mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp5 juta. Yang dilaporkan
perusahaan kepada BPJS. Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya dan kami
di Kementerian Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang
melakukan validasi adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," lanjut Menaker Ida
menjelaskan.
Nantinya, subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu selama empat bulan atau total senilai
Rp2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap dua bulan (setiap pembayaran sebesar Rp1,2 juta).
"Untuk subsidi bulan Septem-ber-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Diberikan
dalam bentuk transfer langsung ke rekening penerima dua bulan sekali, Rp1,2 juta," terangnya.
Menaker menambahkan, bantuan subsidi upah ini diberikan salah satunya sebagai bentuk
penghargaan kepada pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) yang selama ini menjadi peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja yang ter-PHK karena
pan-demi Covid-19, Menaker menyatakan bahwa mereka masih bisa mendapatkan bantuan
sosial atau bantuan pemerintah lainnya, (rol)
487
