Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 111
LaNyalla memperkirakan angka tersebut sudah mengalami peningkatan.
"Data BPS tersebut merupakan data sebelum terjadinya lonjakan dahsyat kasus Corona yang
membuat pemerintah memutuskan menerapkan PPKM Darurat. Salah satu persoalan yang akan
dihadapi akibat PPKM Darurat saya perkirakan adalah persoalan peningkatan pengangguran,"
ucapnya.
LaNyalla mengaku memahami keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Terlebih
jumlah kasus harian Covid-19 menembus angka 50 ribu. Namun, kebijakan tersebut berdampak
terhadap perekonomian masyarakat.
"Contohnya adalah bagaimana penutupan mal membuat banyak pekerja di sektor tersebut
menjadi kehilangan pekerjaan. Sebab di luar swalayan dan toko kesehatan, semua toko dan
tempat usaha harus tutup. Rumah makan pun juga tidak boleh menerapkan dine in, dan hanya
boleh take away," tutur LaNyalla.
Pemecatan karyawan sendiri telah terjadi di Sumatera Utara. Sebanyak 7.000 karyawan mal
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di Jawa Timur, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja
Indonesia (APPBI) menyampaikan jika ratusan ribu karyawan/pekerja mal harus dirumahkan.
Dampak tersebut turut dirasakan karyawan bioskop dan pekerja di bidang ekonomi pariwisata
ekonomi kreatif. Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) memaparkan, sekitar
10.175 orang karyawan terdampak kebijakan penutupan bioskop.
Pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga telah
meminta atensi dari pemerintah sebab karyawan hotel dan restoran sangat terdampak PPKM
Darurat.
"Banyak juga teman-teman dari kalangan buruh yang terpaksa dirumahkan imbas PPKM Darurat,
apalagi kalau diperpanjang masa pemberlakuannya, akan lebih banyak buruh yang kehilangan
pekerjaan, khususnya buruh di sektor non esensial dan kritikal," terang LaNyalla.
Mantan Ketua Umum PSSI ini berpesan kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi
terkait pelaksanaan PPKM Darurat.
"DPD RI akan memberi dukungan apapun keputusannya, apakah PPKM Darurat diperpanjang
atau tidak. Karena kami yakin keputusan pemerintah sudah melalui pertimbangan dan kajian
yang matang. Tapi saya berpesan agar keputusan yang diambil nanti harus bisa dikomunikasikan
secara baik supaya tidak menimbulkan kontroversi," tutupnya.
110
