Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 142
Kepala Divisi Anak dan Perempuan DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumiyati menjelaskan
buruh yang terpapar Covid-19 juga acap tak boleh melapor kepada Satgas Covid-19 oleh
perusahaan tempat mereka bekerja. “Mereka (perusahaan) ada yang terang-terangan melarang
ke Satgas Covid-19 karena mereka ditakut-takuti kalau mereka melapor akan ada lockdown.
Kalau di-lockdown jelas sekali mereka tidak dapat upah,” ujar Sumiyati.
Selain menghadapi ironi tak dapat upah, buruh yang terkonfirmasi positif Covid-19 tidak
memperoleh fasilitas kesehatan yang layak dari perusahaan. Perusahaan disebut-sebut tidak
menyediakan fasilitas isolasi mandiri sehingga buruh terpaksa harus menjalani karantina di
rumah dengan risiko menularkan virus ke anggota keluarganya.
Di sisi lain, buruh juga tidak mendapatkan jaminan vitamin dan obat-obatan, bahkan alat
perlindungan diri atau APD seperti masker. Di tengah desakan kebuuthan, kondisi ini menjadi
beban berlipat bagi buruh.
Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti mengatakan
aliansi buruh menuntut pemerintah menjamin perlindungan hak atas kesehatan dan hak-hak
kerja para buruh. Tuntutan itu berkaca pada munculnya klaster pabrik sebagai klaster
penyebaran Covid-19 yang paling agresif.
Dian mengatakan, dalam dua pekan terakhir, ribuan anggota serikat buruh di wilayah Cakung,
Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo terpapar Covid-19 melalui tempat kerja atau pabrik.
“Mereka rata-rata tinggal di rumah kontrakan padat dan itu berisiko menularkan ke anggota
keluarga lainnya,” tuturnya.
141
