Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

Judul Pemerintah Diminta Tak Perpanjang PPKM Darurat Jika Tidak Bisa
Penuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat
Nama Media kompas.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/07/19/15433001/pemerintah-
diminta-tak-perpanjang-ppkm-darurat-jika-tidak-bisa-penuhi
Jurnalis Tatang Guritno
Tanggal 2021-07-19 15:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Banyak perusahaan kesulitan dalam
berusaha, yang berakibat terjadinya tsunami PHK massal. Kalau pun perusahaan tidak
melakukan PHK, banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan tidak membayar upah
sesuai yang seharusnya

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Pada akhirnya karena tidak memiliki
penghasilan, maka masyarakat akan mengalami kemiskinan dan kelaparan

positive - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Pemerintah harus benar-benar
mempersiapkan dan menyalurkan bantuan pangan jika ingin memperpanjang PPKM darurat

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Di lapangan banyak terjadi sikap arogan
petugas kepada rakyat dan pedagang kecil. Seharusnya yang diantisipasi oleh petugas adalah
mengatur agar tidak terjadi kerumunan, bukan malah menutup atau mengintimidasi pedagang
yang sedang mencari rezeki

negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Ini
betul-betul hal yang sangat sensitif. Harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih.
Jangan sampai keliru (memutuskan)

Ringkasan

Asosisasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta pemerintah tak perpanjang pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat jika tak bisa memenuhi kebutuhan pangan
rakyat. Sebab menurut Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, PPKM darurat yang berjalan
sejak 3 Juli lalu telah berdampak pada turunnya perekonomian rakyat secara drastis. Hal itu
berdampak juga pada keputusan perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) serta meliburkan karyawannya tanpa melakukan pembayaran.

204