Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 206

PEMERINTAH DIMINTA TAK PERPANJANG PPKM DARURAT JIKA TIDAK BISA
              PENUHI KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT
              JAKARTA, - Asosisasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta pemerintah tak perpanjang
              pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  (PPKM)  darurat  jika  tak  bisa  memenuhi
              kebutuhan pangan rakyat.

              Sebab menurut Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, PPKM darurat yang berjalan sejak 3
              Juli lalu telah berdampak pada turunnya perekonomian rakyat secara drastis.

              Hal itu berdampak juga pada keputusan perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan
              Kerja (PHK) serta meliburkan karyawannya tanpa melakukan pembayaran.

              "Banyak perusahaan kesulitan dalam berusaha, yang berakibat terjadinya tsunami PHK massal.
              Kalau pun perusahaan tidak melakukan PHK, banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya
              dan tidak membayar upah sesuai yang seharusnya," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin
              (19/7/2021).

              "Pada  akhirnya  karena  tidak  memiliki  penghasilan,  maka  masyarakat  akan  mengalami
              kemiskinan dan kelaparan," sambung dia.

              Kondisi ini, lanjut Mirah, membuat pemerintah harus memberi bantuan pangan pada masyarakat
              jika akhirnya memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat.

              "Pemerintah  harus  benar-benar  mempersiapkan dan  menyalurkan  bantuan  pangan  jika  ingin
              memperpanjang PPKM darurat," terang dia.

              Selain itu Aspek juga menyoroti kinerja petugas PPKM darurat yang kerap kali bersikap arogan
              dalam menegakkan aturan.

              Mirah menuturkan, mestinya petugas PPKM darurat fokus agar tidak terjadi kerumunan bukan
              mengintimidasi pedagang.
              "Di lapangan banyak terjadi sikap arogan petugas kepada rakyat dan pedagang kecil. Seharusnya
              yang  diantisipasi oleh  petugas  adalah  mengatur  agar  tidak  terjadi kerumunan,  bukan  malah
              menutup atau mengintimidasi pedagang yang sedang mencari rezeki," imbuhnya.

              Diketahui pada Sabtu (17/7/2021) Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko
              Marves)  Luhut  Binsar  Pandjaitan  mengatakan  keputusan  perpanjangan  PPKM  darurat  akan
              disampaikan dalam dua hingga tiga hari ke depan.

              "Ini betul-betul hal yang sangat sensitif. Harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih.
              Jangan sampai keliru (memutuskan)," tegasnya.




















                                                           205
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211