Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 295
DERITA KELOMPOK PINGGIRAN: TERCEKIK PPKM, SULIT DAPAT BANSOS
Masyarakat pinggiran atau kelompok marjinal kerap kali tak tersentuh bantuan dari pemerintah
selama masa pandemi Covid-19, terlebih pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat atau PPKM Darurat.
Menurut Trade Union Right Center (TURC) saat ini masih banyak pekerja rumahan yang tidak
mendapat bantuan sosial padahal mereka sangat terdampak kebijakan PPKM Darurat.
"Terdapat kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah. Di
mana sekitar 40 persen dari responden kita waktu mengumpulkan data itu belum mendapatkan
bantuan sosial," kata relawan TURC, Indri M. dalam konferensi pers secara daring, Minggu
(18/7).
Menurutnya, kebanyakan dari pekerja rumahan tak mendapat akses meski sudah mengajukan
ke pemerintah. Beragam alasan mereka dapatkan.
Misalnya, mulai dari tidak mendapat informasi soal bansos, tidak terdaftar secara resmi, banyak
yang mengajukan tidak mendapatkan akses, hingga tak termasuk dalam kriteria yang dituju oleh
pemerintah.
"Lalu tidak masuk daftar prioritas. Jadi ada macam-macam di sini," tambahnya.
Padahal, kata Indri, pekerja rumahan merupakan sektor yang sangat terdampak selama masa
pandemi saat ini. Mayoritas mengalami kemerosotan pendapatan.
Dia mengatakan hampir 96 persen lebih data yang dikumpulkan oleh TURC menyatakan bahwa
pendapatan pekerja rumahan menurun drastis imbas PPKM Darurat.
Oleh sebab itu, dia beranggapan bahwa kelompok ini seharusnya mendapat akses seluas-luasnya
terdapat bantuan sosial dari pemerintah.
"Paling banyak Rp500 ribu-Rp 1 juta. Ini menyedihkan, karena hampir semua penghasilan utama
dari ibu-ibu ini adalah untuk keluarganya," ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Pegiat di Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI)
Dewi Tjarawinata. Menurutnya, seringkali bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sulit
diakses oleh masyarakat disabilitas.
Menurutnya, disabilitas seringkali sulit lolos dalam kriteria pemberian bansos oleh pemerintah.
Padahal, kata dia, mereka banyak yang masuk sektor pekerja informal.
"Mereka banyak yang kerja di sektor informal. Menjadi tukang pijat, jualan kerupuk keliling,
membantu usaha keluarga sebagai penjaga toko, tukang angkut batu, pelayanan di tempat yang
tidak terdaftar. Mereka jelas tidak terdaftar sebagai peserta Jamsostek Ketenagakerjaan," ucap
Dewi.
Sehingga, kata dia, situasi pandemi saat ini membuat mereka tak mendapat bantuan langsung
tunai (BLT). Belum lagi, terdapat situasi di mana mayoritas penyandang disabilitas hidup
menumpang bersama keluarganya. Mereka pun tak terdaftar untuk mendapat bantuan-bantuan
dimaksud.
Dewi menilai sistem penerima bantuan iuran (PBI) selama ini masih bias. Bukan berdasarkan
pendapatan, tapi berdasarkan apa yang mereka miliki.
"Omong kosong bantuan-bantuan sosial, bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Jadi yang miskin
tetap dikebelakangkan," tambah dia.
294
