Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

Sebagaimana diketahui PPKM Darurat di Medan rencananya telah ditetapkan hingga 20 Juli 2021
yang akan datang. Menurut info Walikota Medan, Boby Nasution berencana memperpanjang
masa PPKM Darurat hingga 2 Agustus mendatang.

BURUH MINTA PPKM DARURAT TIDAK DIPERPANJANG

Elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera
Utara (FSPMI Sumut) meminta kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk tidak
memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Medan.

Sebagaimana diketahui PPKM Darurat di Medan rencananya telah ditetapkan hingga 20 Juli 2021
yang akan datang. Menurut info Walikota Medan, Boby Nasution berencana memperpanjang
masa PPKM Darurat hingga 2 Agustus mendatang.
Menurut Willy Agus Utomo selaku Ketua FSPMI Sumut, rencana Walikota Medan untuk
memperpanjang PPKM Darurat berdampak sangat buruk bagi kehidupan sosial masyarakat
umum khususnya kaum buruh yang sudah mengalami imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
dan dirumahakan sejak pandemi Covid-19 mewabah.

"Sejak Covid. buruh sudah banyak di PHK, apalagi kalau ada pembatasan begini, pengusaha juga
akan menutup usahanya, maka yang jadi korban adalah buruh, mereka pasti di rumahkan
bahkan di PHK tanpa hak yang harusnya diterima sesuai UU Ketenagakerjaan." ungkap Willy
kepada wartawan, Minggu (18/7).

Willy menjelaskan, pihaknya bukan berarti tidak mendukung niat pemerintah mencegah wabah
Covid-19 menyebar luas di masyarakat, akan tetapi pemerintah diminta juga memikirkan dampak
bagi masyarakat akibat adanya penyekatan di pusat kota Medan yang menjadi pusat arus bisnis
dan transportasi masyarakat Sumatera Utara dalam mengais rezekinya.

"Kami dukung segala program pencegahan penyebaran Covid-19, tapi berikan juga solusi bagi
masyarakat yang terdampak akibat penyekatan ini, contoh perusahaan yang tutup buruhnya
harus ditangung jawabi upahnya selama tidak bekerja," tegas Willy.

Lebih lanjut Willy mengatakan, hingga saat ini data PHK akibat alasan Covid-19 yang dilakukan
perusahaan dari data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sejak Maret 2020 hingga saat ini sudah
dianggka duapuluh ribuan, belum lagi buruh yang di rumahkan tanpa dibayar upahnya. Pasca
PPKM Medan para pekerja disektor Perhotelan. Retail, Pekerja Mali, Swalayan, Restoran dan
Perkantoran terancam di PHK massal.

"Yang kami advokasi PIIK pasca pandemi Covid-19, sudah di angka 2.000an. PPKM ini sudah
banyak perushaan di Medan melakukan Perumahaan buruh, jika di perpanjang pasti PHK akan
terjadi, karena apa? Karena hasil produksi perusahaan akan terhenti dan tidak bisa di
distribusikan ke konsumen akibat penyekatan PPKM," ujar Willy.

Untuk itu, lanjut Willy, meminta Pemko Medan dan Gubernur Sumut untuk berfikir ulang
memperpanjang PPKM Darurat di Medan yang justru dianggap mematikan ekonomi masyarakat.

"Cukup petugas PPKM memperketat dan terus menghimbau agar warga masyarakat Sumut
patuh pada protokol kesahatan setiap melakukan aktivitasnya, dengan cara memberi sanksi
kepada pelanggar Prokes, tidak menutup atau menyekat jalan rezky masyarakat yang makin hari
ekonominya sudah semakin anjlok saat ini karena covid-19," tutupnya, (ik)

297