Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

ketenagakerjaan yang langsung bekerja cepat untuk melakukan klarifikasi lapangan. Sekaligus
melihat langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi pekerja dan perusahaan.
"Setelah melakukan klarifikasi lapangan, terdapat empat perusahaan yang sebelumnya belum
pernah memberikan THR kepada para pekerjanya. Akhirnya mulai tahun ini pimpinan perusahaan
tersebut sepakat untuk membayarkan THR kepada para karyawannya," jelas Gde Aryadi dalam
rilis yang diterima Beritabali.Com, Kamis (13/5).

Kata Gde Aryadi, empat perusahaan yang telah mengajukan permintaan konsultasi, saat ini
sudah merealisasikan pembayaran THR kepada para pekerjanya. Dan sisanya 10 perusahaan,
akan ditindaklanjuti penyelesaiannya setelah Hari Raya Idul Fitri.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) IdaFauziyah mengungkapkan bahwa Posko
THR Keagamaan 2021 telah menerima 2.897 laporan dari masyarakat. Laporan tersebut, terdiri
dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR.

"Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, terdapat 977 aduan yang perlu
ditindaklanjuti," ungkap Menaker saat press conference secara virtual bersama para Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi se-indonesia, pada H-1 Hari Raya Idul Fitri Rabu (12/5).

Dijelaskannya, terdapat lima isu pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021.
Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen).
Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak dibayarkan
1 bulan gaji. Dan kelima, THR tidak dibayar karena COVID-19, terang Menaker Ida.

Selain 5 isu besar yang diadukan tersebut, Menaker Ida Fauziyah juga menyebut lima isu besar
dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021. Yakni, THR bagi pekerja yang
mengundurkan diri. Kemudian THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya. THR bagi pekerja
yang dirumahkan. Juga perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa
pandemi.

Dan yang terakhir THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan (contohnya ojek dan
taksi online). Atas berbagai pengaduan tersebut, lanjut Menaker Ida, pemerintah melalui
Kemnaker telah melakukan berbagai langkah.
Dimulai dari tahap memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi, dilanjutkan berkoordinasi
dengan Disnaker daerah dan instansi terkait, untuk penyelesaian lebih lanjut. Batas waktu
tindaklanjut penyelesaian seluruh aduan tersebut, kata Menaker adalah 30 hari kerja terhitung
sejak posko dibentuk pada tanggal 21 April 2021.

131