Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

PEMBAYARAN THR TERLAMBAT, KSPI MINTA PEMERINTAH PROAKTIF DATANGI
PERUSAHAAN
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) diimbau untuk proaktif mendatangi
perusahaan yang terkendala pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) kepada para pekerja.

Cara ini dinilai lebih tepat untuk memastikan pekerja mendapatkan THR . Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ), Said Iqbal mengatakan, pengenaan sanksi yang diumbar oleh
pemerintah sejak tahun lalu kenyataannya tidak memberikan efek jera terhadap perusahaan-
perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai ketentuan.

Berdasarkan laporan di posko THR KSPI pada 2021, ada ratusan perusahan yang tidak membayar
THR sesuai ketentuan yakni harus dibayar paling lambat H-7, dibayar penuh, tidak dicicil, dan
jika ada permasalahan maka harus dibayar H-I.

Belum selesai cicilan THR 2020, masih ada perusahaan yang kembali mencicil pembayaran THR
2021 pada tahun ini. Bahkan kemungkinan ada yang mencicil sampai 2022.

"Bagaimana itu pemerintah. Menaker jangan asal ngomong, tidak bisa pendekatan THR itu
dengan hukuman. Yang benar adalah dengan melakukan law enforcement, penegakan aturan
maksudnya proaktif datang ke perusahaan, diajak bicara perusahaan itu," ujar Said kepada
Liputan6.com pada Kamis, (13/5/2021).

Dari tindakan proaktif tersebut, ia menuturkan, akan mudah diketahui kondisi perusahaan jika
benar-benar tidak mampu membayar THR .

"Kalau kamu (perusahaan) tidak mampu, mana pembukuan yang tidak mampu. Itu jauh lebih
efektif daripada retorika akan memberi sanksi, membuka posko. Ya orang mana mau lapor kalau
lapor dipecat," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan berdasarkan
laporan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kemnaker sejak 20 April hingga 12
Mei, tercatat ada 2.897 laporan. Jumlah ini terdiri dari 692 konsultasi dan 2.205 pengaduan THR.

"Dari data tersebut telah kita lakukan verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan
data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan
sejumlah 977," ungkap Ida dalam konferensi pers pada Rabu, 12 Mei 2021.

Topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021, menyangkut lima isu yaitu: a.
THR bagi pekerja yang mengundurkan diri b. THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya c.
THR bagi pekerja yang dirumahkan d. Perhitungan THR Bagi Pekerja yang upahnya disesuaikan
pada masa pandemi e. THR Bagi Pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan (ojek dan taksi
online).
Sedangkan isu yang terkait dengan pengaduan adalah: a.THR dibayar dicicil oleh perusahaan
b.THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen) c. THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan
gaji d.THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji e.THR tidak dibayar karena Covid-19 "Atas berbagai
pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker telah mengambil langkah-langkah
memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi, berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan
instansi terkait, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi
sanksi terhadap ketidakpatuhan," ujar Ida. (Din).

176