Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 179

ADA 18 PEKERJA MENGADU BELUM TERIMA THR, INI ADUAN YANG DITERIMA
              DISNAKERTRANS RIAU
              TRIBUNPEKANBARU.COM,  PEKANBARU  -  Ada  18  Pekerja  Mengadu  Belum  Terima  THR  atau
              Tunjangan  hari  Raya,  Ini  Aduan  yang  Diterima  Disnakertrans  Riau  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
              Transmigrasi (Disnakertrans) Riau masih menerima laporan pengaduan Tunjangan Hari Raya
              (THR) dari buruh ataupekerja.

              Tercatat sebanyak 18 pengaduan yang masuk di Posko Pengaduan THR Disnakertrans Riau.

              Kepala Disnakertrans Riau, Jonli mengatakan, sebelumnya pada H-3 tercatat 16 pengaduan.

              Selanjutnya,  pada  H-1  bertambah  dua  perusahaan  lagi  yang  dilaporkan  pekerja  tidak
              membayarkan THR.

              "H-1 Lebaran ini atau hari Rabu ini kami kembali menerima dua laporan dari tenaga kerja tentang
              belum  dibayarkannya  THR,  dan  kami  telah  melakukan  mediasi  terhadap  perusahaan  yang
              mendapatkan pengaduan dari karyawannya," terang Jonli.

              "Kalau tidak ada sepakat, tentu setelah lebaran di proses secara aturan berlaku," imbuh Jonli.

              Jonli menyampaikan, sebelumnya perusahaan yang sudah dilakukan mediasi telah membayarkan
              THR kepada karyawannya.
              Kondisi ekonomi yang cukup sulit yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran THR
              oleh perusahaan.

              "Hari  ini  satu  perusahaan  lagi  menyelesaikan  pemberian  THR,  sebanyak  79  orang,  dan  ini
              lanjutan setelah sebelumnya 81 orang," ujarnya.

              "Jadi total 160 orang sudah menerima THR. Nah ada juga yang belum, ini akan terus diproses,"
              katanya.

              "Kami menunggu laporan dari masing-masing kabupaten/kota, berapa jumlahnya. Jika ada yang
              tidak  membayarkan  THR  dari  perusahaan,  akan  kita  periksa  dan  nanti  akan  muncul  nota
              pemeriksaan," paparnya.
              "Dilihat  apakah  pelanggaran  adminitrasi,  atau  pelanggaran  denda,  dan  paling  tertinggi
              pencabutan izin," tutupnya.

              ( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution ).
























                                                           178
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184