Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

milik KSPI, ada perusahaan yang memberikan THR dalam bentuk bantuan hanya sebesar Rp 50
ribu.

SOAL THR, KSPI SEBUT ADA PERUSAHAAN HANYA BERI BANTUAN RP 50 RIBU

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ), Said Iqbal, mengatakan ada
ratusan perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Hari Raya ( THR ).
Bahkan berdasarkan laporan yang masuk di posko THR milik KSPI, ada perusahaan yang
memberikan THR dalam bentuk bantuan hanya sebesar Rp 50 ribu.

Berdasarkan surat edaran itu, THR pekerja harus dibayar paling lambat H-7 Lebaran, dibayar
penuh, tidak dicicil, dan bila ada permasalahan maka harus dibayar H-1.

"Jadi ada beberapa macam. Pertama tidak bayar 100 persen, masih mencicil pembayarannya
beberapa kali nanti mungkin sampai 2022, ada juga bantuan misalnya cuman Rp 50 ribu, Rp 250
ribu," kata Said Iqbal kepada Liputan6.com pada Rabu (12/5/2021).

Kendati Kemnaker juga telah menerima laporan soal ratusan perusahaan tersebut, kata Said,
sampai saat ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Ia pun menilai pemerintah hanya
umbar janji untuk untuk menindak perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti surat edaran
tersebut.

"Pertanyaannya sederhana, apa tindakannya. Menteri janji akan ada tindakan sanksi, ya apa.
Kan tidak ada juga, sehingga tidak manfaat juga dibikin posko," tuturnya.

Adapun ratusan perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan ini tersebar di
Jakarta, Tangerang, Karawang, Cirebon, Batam, Banjarmasin, Medan, Deli Serdang, Boyolali,
Brebes, Pekalongan, Makasar, hingga Sumbawa. Perusahaan tersebut bergerak di sektor industri
outsourcing PLN, tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman, serta industri padat karya
lainnya.

Padahal perusahaan-perusahan tersebut dinilai mampu dan masih beroperasi. Tetapi sejauh ini
tidak ada tindakan terhadap perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan
tersebut, "Jadi Menaker tidak usah beri sanksi yang swasta dulu deh, beri sanksi perusahaan
BUMN, PLN," ujar Said.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan sejak 20 April hingga 10 Mei, berhasil mencatat ada
2.278 laporan ke Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker. Jumlah tersebut terdiri dari 692
konsultasi THR dan 1586 pengaduan THR.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada 5 topik konsultasi yang dilaporkan
masyarakat ke Posko THR 2021. Pertama, THR bagi pekerja yang masa kerjanya selesai. Kedua,
THR bagi pekerja yang di-PHK. Ketiga, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri (resign).
Keempat, THR bagi pekerja kemitraan.

"Kelima, THR bagi pekerja yang dirumahkan," kata Menaker Ida Fauziyah saat meninjau Posko
THR Disnaker Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 11 Mei 2021.
Sedangkan beberapa topik pengaduan yang masuk ke Posko THR 2021 yakni THR dibayar dicicil
oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (50-20 persen), THR dibayar tidak penuh karena
ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji atau THR tidak dibayar karena COVID-
19 Lanjut Menaker menjelaskan, atas berbagai pengaduan tersebut, pemerintah melalui

201