Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Menurut Ida, Posko THR melaporkan sejak 20 April hingga 12 Mei 2021, terdapat 2.897
pengaduan, terdiri dari 692 konsultasi THR, dan 2.205 pengaduan THR.
"Dari data tersebut, setelah kami lakukan verifikasi dan validasi dari aspek kelengkapan data
serta duplikasi dan repetisi aduan, terdapat data aduan sejumlah 977," kata Ida dalam konferensi
pers virtual Posko THR 2021 di Jakarta, Rabu (12/5/2021).

Menaker menjelaskan, topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat pun menyangkut 5 isu
terbesar. Adapun yang dikonsultasikan terkait THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR
bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, THR bagi
pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi, dan THR bagi pekerja berstatus
hubungan kemitraan seperti ojek dan taksi online.

"Isu terkait pengaduannya adalah THR dibayar secara cicilan oleh perusahaan. Ada yang hanya
dibayar 50 persen, juga dibayar tidak penuh karena pemotongan gaji. Ada pula THR yang tidak
dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena Covid-19," ujar Menaker.
Atas pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker sudah memverifikasi dan memvalidasi
data serta informasi, berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. Kemnaker juga
akan menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan dan merumuskan rekomendasi sanksi
terhadap ketidakpatuhan aturan penyaluran THR.
"Kami akan menggelar rapat koordinasi (rakor) yang mengundang seluruh kepala Disnaker
seluruh daerah dan tim posko THR. Rapat ini akan membahas perkembangan dan penanganan
tindak lanjut atas laporan THR di daerah dan rekomendasi pengenaan sanksinya bagi yang
melanggar," kata Ida.

Editor : Jeanny Aipassa.

208