Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Maka tak mengherankan kemudian ketika pemerintah menyarankan agar masyarakat
membelanjakan alokasi THR yang ada, terutama belanja untuk komoditas produksi dalam negeri.
Harapannya tentunya untuk memberikan multiplier effect, terutama tumbuhnya UKM di
Indonesia, karena UKM menopang lebih dari 60 persen PDB.

"Naiknya daya beli masyarakat di momentum lebaran, bisa menjadi salah satu pendongkrak dan
penopang harapan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sesuai harapan," kata Ajib kepada
merdeka.com, Kamis (13/5/2021).

Dia menambahkan, kuartal II 2021 menjadi tolok ukur pencapaian target pertumbuhan ekonomi
secara agregat tahun 2021, sebesar 4,5 persen - 5,5 persen. Lebaran atau Idul Fitri ini juga
menjadi bagian momentum yang harus terkelola dengan baik. Sebab Idul Fitri dalam geliat
ekonominya, menjadi momentum untuk keluar dari resesi.

"Pemerintah harus menjaga ritme daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi
yang sehat, sambil secara paralel menekan potensi inflasi. Karena ketika terjadi inflasi (misalnya
terjadi karena kebijakan pajak yang tidak tepat), maka akan secara langsung mengurangi tingkat
kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan pada pekan
pertama setelah Idulfitri akan ada rapat koordinasi untuk mengevaluasi 2.897 laporan yang
masuk di Posko THR Kemnaker. Rapat ini akan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota dan tim posko THR .

"Evaluasi mengenai perkembangan lebih lanjut penanganan pengaduan oleh daerah, dan
merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi," kata Ida dalam
konferensi pers pada Rabu (12/5/2021).

Berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker sejak 20 April hingga 12 Mei,
tercatat ada 2.897 laporan. Jumlah ini terdiri dari 692 konsultasi dan 2.205 pengaduan THR .
Dari data tersebut telah dilakukan verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
977.

Topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021 menyangkut lima isu yaitu THR
bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi
pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR Bagi Pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa
pandemi, dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan (ojek dan taksi online).

Sementara isu yang terkait dengan pengaduan adalah THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR
dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji,
THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena Covid-19.

"Atas berbagai aduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker telah mengambil langkah-langkah
memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi, berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan
instansi terkait, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi
sanksi terhadap ketidakpatuhan," ungkap Ida.

219