Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 225
Judul Wakil Ketua DPR Minta Perusahaan Penuhi Kewajiban THR Pegawai
Nama Media merdeka.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/wakil-ketua-dpr-minta-perusahaan-
penuhi-kewajiban-thr-pegawai.html
Jurnalis Dwi Aditya Putra
Tanggal 2021-05-13 15:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar meminta kepada perusahaan untuk segera
melaksanakan kewajiban dengan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan.
Menurutnya, para pegawai di tengah kondisi perekonomian yang serba susah saat ini sangat
menggantungkan pencairan THR. Politisi yang akrab disapa Gus Ami ini menyarankan agar
perusahaan bisa membicarakan secara baik-baik dengan para pegawainya sehingga ada
pemahaman antara perusahaan dan pegawai.
WAKIL KETUA DPR MINTA PERUSAHAAN PENUHI KEWAJIBAN THR PEGAWAI
Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar meminta kepada perusahaan untuk segera
melaksanakan kewajiban dengan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan.
Menurutnya, para pegawai di tengah kondisi perekonomian yang serba susah saat ini sangat
menggantungkan pencairan THR. Politisi yang akrab disapa Gus Ami ini menyarankan agar
perusahaan bisa membicarakan secara baik-baik dengan para pegawainya sehingga ada
pemahaman antara perusahaan dan pegawai.
"Adanya THR bisa sangat membantu pemenuhan kebutuhan pegawai menjelang Lebaran," ujar
Gus Ami, di Jakarta, Kamis (13/5).
Pimpinan DPR RI Korkesra itu mengingatkan perusahaan untuk memperlakukan pegawai sebagai
aset perusahaan. "Maka jangan sampai perusahaan sebenarnya mampu membayar, tapi pura-
pura tidak mampu. Bila pegawai merasa senang dan nyaman maka pasti kinerjanya juga akan
semangat sehingga perusahaan maju," tegas eks-Menakertrans ini.
Sebelumnya diberitakan, menjelang pelaksanaan Lebaran Idul Fitri 2021 sejumlah perusahaan
dilaporkan belum membayarkan THR kepada para pegawainya. Berdasarkan laporan Posko THR
Keagamaan 2021 Kemnaker sejak 20 April hingga 10 Mei terdapat 2.278 laporan, terdiri dari 692
konsultasi THR dan 1.586 pengaduan THR. Sementara itu, Pemerintah melalui Kemnaker telah
mengambil empat langkah merespons laporan soal perusahaan yang tidak membayar THR.
Diantaranya verifikasi data internal, koordinasi dengan Disnaker daerah, menurunkan tim
pengawas, proses dialog dan kesepakatan penyelesaian. [azz].
224
