Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 256
Politikus PKB itu menyebut konsultasi yang dilakukan warga meliputi THR bagi pekerja yang
mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang
dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi, serta
THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan, seperti ojek dan taksi online.
Sementara itu, aduan meliputi THR dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen, THR
dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR
tidak dibayar karena covid-19.
Ida berkata pihaknya langsung menindaklanjuti ribuan aduan itu. Kemenaker berkoordinasi
dengan pemerintah daerah, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan
rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan.
"Direncanakan pada minggu pertama setelah Hari Raya Idul Fitri kami akan melaksanakan rapat
koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Tim Posko THR untuk melakukan evaluasi," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. Surat itu mewajibkan setiap perusahaan membayar THR kepada para pekerja.
Pemerintah mewajibkan perusahaan membayar penuh THR karyawan. Bahkan, pemerintah
meminta THR harus sudah cair setidaknya 7 hari jelang hari raya.
255
