Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

SUDAH LEBARAN TAPI MENAKER MASIH TERIMA 2897 LAPORAN MASALAH THR

Jakarta, law-justice.co - Sehari menjelang perayaan Idulfitri 1442 Hijriyah, Posko Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan 2021 telah menerima 2.897 laporan terkait THR sejak 20 April hingga
12 Mei.

Laporan tersebut terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR. Setelah diverifikasi
dan validasi, total aduan yang diperoleh sebanyak 977 aduan. "Dari data tersebut setelah
diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi
yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah 977, " ujar Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Rabu (12/5).

Adapun, proses penyelesaian aduan ini akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas
ketenagakerjaan. Setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan jangka waktu
30 hari. Setelahnya, baru bisa diberikan rekomendasi sanksi. "Jadi kalau dihitung-hitung 3
sampai 14 hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian," jelas Ida.
Ida juga memberikan apresiasi kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat untuk memproses
secara cepat aduan, sehingga tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai batas waktu
maksimal.

Ida mengatakan, rencananya pada pekan pertama setelah Hari Raya Idul fitri, pihaknya akan
menggelar rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR untuk melakukan evaluasi tindak lanjut.

"Terutama menyangkut perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan oleh daerah dan
merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi," kata Ida.

Menurut Ida, hadirnya Posko THR 2021 merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga situasi
ketenagakerjaan yang kondusif, sebagai bagian untuk mempercepat pemulihan ekonomi
nasional. Ida juga meyakini pembayaran THR penuh dan tepat waktu akan berdampak terhadap
pemulihan ekonomi nasional.

"Karena itu Pemerintah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada perusahaan-perusahaan
yang telah menunaikan kewajibannya membayar THR kepada pekerja/buruh secara penuh dan
tepat waktu," jelas Ida.

Adapun, Posko THR Keagamaan Tahun 2021 yang diluncurkan Menaker pada 19 April 2021 lalu.
Posko ini bertujuan memberikan pelayanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas
pelaksanaan pembayaran THR.

Ida menjelaskan ada lima isu besar dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR
2021. Yakni, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak
kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR Bagi Pekerja yang upahnya
disesuaikan pada masa pandemi. Kelima, THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan
seperti ojek dan taksi online .

Atas berbagai pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah. Dimulai dari
tahap memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi, dilanjutkan berkoordinasi dengan
Disnaker daerah dan instansi terkait. "Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas
ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan, " tegas Ida.

257