Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 269
H-1 LEBARAN 2021, POSKO THR KEMNAKER FOKUS TANGANI 977 ADUAN
JAKARTA-Sehari menjelang perayaan Idul fitri 1442 Hijriyah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
memberikan penjelasan perkembangan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021
secara virtual.
Dari data yang terhimpun Posko THR Keagamaan 2021, melaporkan sejak 20 April hingga 12
Mei, tercatat 2.897 laporan yang terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR.
"Dari data tersebut setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
977, " ujar Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (12/5).
Menaker Ida menguraikan 350 dari 977 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke
daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya akan dilanjutkan setelah perayaan Idulfitri
1442 H besok.
Proses penyelesaian aduan kata Menaker Ida, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas
ketenagakerjaan. Setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan jangka waktu
30 hari.
"Setelah itu baru bisa diberikan rekomendasi sanksi. Jadi kalau dihitung-hitung 3 sampai 14 hari
dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian, " kata Menaker Ida seraya memberikan apresiasi
kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat untuk memproses secara cepat aduan, sehingga
tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai batas waktu maksimal.
Menaker Ida menjelaskan ada lima isu besar dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke
Posko THR 2021. Yakni, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang
selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR Bagi Pekerja
yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi. "Dan kelima, THR bagi pekerja yang berstatus
hubungan Kemitraan (contohnya ojek dan taksi online), " katanya.
Menaker Ida juga mengungkapkan ada lima isu pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko
THR 2021. Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50 persen (20-
50 persen). Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak
dibayarkan 1 bulan gaji. "Dan kelima, THR tidak dibayar karena Covid-19, " kata Menaker.
Atas berbagai pengaduan tersebut, lanjut dia, pemerintah melalui Kemnaker telah melakukan
berbagai langkah. Dimulai dari tahap memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi,
dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. "Langkah berikutnya,
menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap
ketidakpatuhan, " kata Ida yang didampingi Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dan Dirjen
Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang.
Ida menambahkan, penyelesaian direncanakan pekan pertama setelah Hari Raya Idul Fitri.
Pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR untuk melakukan evaluasi tindak
lanjut.
"Terutama menyangkut perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan oleh daerah dan
merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi, " katanya.
Menaker, juga mengundang beberapa Kepala Dinas DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan
Sumatera Utara untuk menyampaikan laporan terkait Posko THR Keagamaan 2021. Ida
menegaskan hadirnya Posko THR 2021 merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga situasi
268
