Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 293
H-1 LEBARAN 2021, POSKO THR KEMNAKER FOKUS TANGANI 977 ADUAN
H-1 Lebaran 2021, Posko THR Kemnaker Fokus Tangani 977 Aduan Aris Kurniawan Rabu, 12
Mei 2021 - 19:05 WIB loading...
Sehari menjelang perayaan Idul Fitri 1442 Hijriyah Menaker Ida Fauziyah memberikan penjelasan
perkembangan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 secara virtual.
JAKARTA - Sehari menjelang perayaan Idul Fitri 1442 Hijriyah, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memberikan penjelasan perkembangan Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan 2021 secara virtual.
Dari data yang terhimpun Posko THR Keagamaan 2021, melaporkan sejak 20 April hingga 12
Mei, tercatat 2.897 laporan yang terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR.
"Dari data tersebut setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
977," ujar Menaker dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (12/5/2021).
Dia menguraikan, 350 dari 977 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah
untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya akan dilanjutkan setelah perayaan Idulfitri 1442
H besok.
Proses penyelesaian aduan, kata Menaker Ida, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas
ketenagakerjaan. Setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka
waktu 30 hari.
Menaker Ida Apresiasi Perusahaan yang Telah Membayar THR Idul Fitri Sebagai Pengingat Akan
Akhirat, Begini Kata Imam Ghazali "Setelah itu baru bisa diberikan rekomendasi sanksi. Jadi
kalau dihitung-hitung tiga sampai 14 hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian," katanya.
Menaker Ida mengapresiasi kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat untuk memproses
secara cepat aduan, sehingga tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai batas waktu
maksimal.
Dia menjelaskan ada lima isu besar dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR
2021, yakni THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak
kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya
disesuaikan pada masa pandemi. "Dan kelima, THR bagi pekerja yang berstatus hubungan
kemitraan (contohnya ojek dan taksi online)," ujarnya.
Menaker Ida juga mengungkapkan ada lima isu pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko
THR 2021. Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50 persen (20-
50 persen). Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak
dibayarkan satu bulan gaji. "Dan kelima, THR tidak dibayar karena Covid-19," tuturnya.
Atas berbagai pengaduan tersebut, kata Menaker, Pemerintah melalui Kemnaker telah
melakukan berbagai langkah. Dimulai dari tahap memverifikasi dan memvalidasi data dan
informasi, dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait.
"Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan
rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan," ujar Ida Fauziyah didampingi Sekjen Kemnaker
Anwar Sanusi dan Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani Rumondang, Dirjen PHI & Jamsos Indah
Anggoro Putri, dan Kepala Barenbang Kemnaker Bambang Satrio Lelono.
292
