Page 296 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 296
MENAKER IDA PAPARKAN SKEMA PENYELESAIAN ADUAN POSKO THR 2021
JAKARTA - Sehari menjelang perayaan Idulfitri 1442 Hijriyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memaparkan skema penyelesaian terkait aduan dari posko THR Keagamaan 2021.
Proses penyelesaian aduan kata Menaker Ida, nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh
pengawas ketenagakerjaan. Setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan
jangka waktu 30 hari.
"Setelah itu baru bisa diberikan rekomendasi sanksi. Jadi kalau dihitung-hitung 3 sampai 14 hari
dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian, " kata Menaker Ida seraya memberikan apresiasi
kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat untuk memproses secara cepat aduan, sehingga
tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai batas waktu maksimal.
Menaker Ida menguraikan 350 dari 977 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke
daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya akan dilanjutkan setelah perayaan Idulfitri
1442 H besok.
Perempuan kelahiran Mojokerto itu menambahkan, rencananya pekan pertama setelah Hari Raya
Idulfitri, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR untuk melakukan evaluasi tindak
lanjut.
"Terutama menyangkut perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan oleh daerah dan
merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi, " katanya.
Pada kesempatan tersebut Menaker Ida Fauziyah, juga mengundang beberapa Kepala Dinas DKI
Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara untuk menyampaikan laporan terkait
Posko THR Keagamaan 2021.
Ida Fauziah sebelumnya memberikan penjelasan perkembangan Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan 2021 secara virtual.
Berdasarkan data yang terhimpun pada Posko THR Keagamaan 2021, melaporkan sejak 20 April
hingga 12 Mei, tercatat 2.897 laporan yang terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan
THR.
"Dari data tersebut setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
977, " ujar Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (12/5).
Politukus PKB itu juga mengungkapkan ada lima isu pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke
Posko THR 2021. Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50
persen (20- 50 persen). Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat,
THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji.
"Dan kelima, THR tidak dibayar karena COVID-19," kata Menaker Ida.
Selain itu, Ida Fauziyah menjelaskan ada lima isu besar dalam konsultasi yang dilaporkan
masyarakat ke Posko THR 2021. Yakni, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi
pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR
Bagi Pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi.
"Dan kelima, THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan (contohnya ojek dan taksi
online), " katanya.
295
