Page 299 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 299

"Dari data tersebut setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
              duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
              977," kata Ida dalam konferensi pers, Rabu, 12 Mei 2021.

              Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?  Happy Inspire  Confuse  Sad  Ia merinci
              sebanyak 350 aduan yang diterima Posko THR 2021 sudah dikirim ke daerah untuk dialkukan
              atensi Disnaker di 21 provinsi. Sementara sisanya akan dilanjutkan setelah perayaan Idulfitri
              1442 H besok.Proses penyelesaian aduan tersebut kata Ida akan dilakukan pemeriksaan oleh
              pengawas ketenagakerjaan. Setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan
              jangka waktu 30 hari.

              "Setelah itu baru bisa diberikan rekomendasi sanksi. Jadi kalau dihitung-hitung tiga sampai 14
              hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian," tegasnya  Ia menambahkan ada lima isu
              besar dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021, yaitu THR bagi pekerja
              yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja
              yang dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi.

              "Dan kelima, THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan (contohnya ojek dan taksi
              online  )," sebutnya.

              Sedangkan untuk lima isu pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021 adalah
              THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen, THR dibayar tidak penuh karena
              ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji.

              "Dan kelima, THR tidak dibayar karena covid-19," ucapnya.

              Atas  berbagai  pengaduan  tersebut,  lanjut  Menaker  Ida,  pemerintah  melalui  Kementerian
              Ketenagakerjaan  telah  melakukan  berbagai  langkah.  Mulai  dari  tahap  memverifikasi  dan
              memvalidasi data dan informasi, dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi
              terkait.
              "Langkah  berikutnya,  menurunkan  tim  pengawas  ketenagakerjaan,  dan  merumuskan
              rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan," pungkasnya. (Des).



































                                                           298
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304