Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 304
POSKO THR KEMNAKER FOKUS TANGANI 977 ADUAN
INFO NASIONAL - Sehari menjelang perayaan Idul Fitri 1442 H, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah memberikan penjelasan terkait perkembangan Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan 2021 secara virtual.
Dari data yang terhimpun, Posko THR Keagamaan sejak 20 April hingga 12 Mei 2021 telah
menerima 2.897 laporan. Laporan tersebut terdiri dari 692 konsultasi dan 2.205 pengaduan
terkait THR.
"Dari data tersebut setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
977," ujar Menaker Ida dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu, 12 Mei 2021.
Lebih rinci, Ida menguraikan 350 dari 977 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim
ke daerah untuk ditindaklanjuti Disnaker di 21 provinsi. Sisanya akan dilanjutkan setelah
perayaan Idul Fitri 1442 H besok.
Proses penyelesaian aduan, kata Ida, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas
ketenagakerjaan. Setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan jangka waktu
30 hari.
"Setelah itu baru bisa diberikan rekomendasi sanksi. Jadi kalau dihitung-hitung 3 sampai 14 hari
dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian," kata Ida.
Pihaknya memberikan apresiasi kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat untuk memproses
secara cepat aduan, sehingga tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai batas waktu
maksimal.
Ada lima isu esensial dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021. Isu
tersebut antara lain THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai
kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang
upahnya disesuaikan pada masa pandemi.
"Dan kelima, THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan," ucap Ida.
Kemnaker juga mengungkapkan ada lima isu besar pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke
Posko THR 2021. Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50
persen (20-50 persen). Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat,
THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji. "Dan kelima, THR tidak dibayar karena Covid-19," kata Ida
Atas berbagai pengaduan tersebut, lanjut Ida, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah.
Langkah tersebut dimulai dari tahap verifikasi dan validasi data dan informasi, dilanjutkan
berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait.
"Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan dan merumuskan
rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan," kata Ida didampingi Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi dan Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani Rumondang, Dirjen PHI & Jamsos Indah Anggoro
Putri, dan Kepala Barenbang Kemnaker Bambang Satrio Lelono.
Ida Fauziyah menambahkan, direncanakan pada pekan pertama setelah Hari Raya Idul Fitri,
pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR untuk melakukan evaluasi tindak
lanjut laporan.
303
