Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 367

POSKO THR TERIMA 2.897 LAPORAN, MULAI DARI DICICIL HINGGA TAK DIBAYAR

              Posko THR Terima 2.897 Laporan, Mulai dari Dicicil hingga Tak Dibayar  Michelle Natalia  Rabu,
              12 Mei 2021 - 14:58 WIB

              Menaker Ida Faiziyah menyebutkan total sebanyak 2.897 laporan terkait THR masuk ke Posko
              THR sejak 20 April hingga 12 Mei 2021. Foto/Dok. SINDOnews  JAKARTA  -  Posko THR  sejak
              20  April  hingga  12  Mei  2021  mencatat  sebanyak  2.897  laporan.  Laporan  ini  terdiri  dari  692
              konsultasi  tunjangan hari raya (THR)  , dan 2.205 pengaduan THR.

              "Dari data tersebut, setelah kami lakukan verifikasi dan validasi dari aspek kelengkapan data
              serta  duplikasi  dan  repetisi  aduan,  terdapat  data  aduan  sejumlah  977,"  ucap  Menteri
              Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  dalam  konferensi  pers  virtual  Posko  THR  2021  di
              Jakarta, Rabu (12/5/2021).

              Topik  konsultasi  yang  dilaporkan  masyarakat  pun  menyangkut  5  isu  terbesar.  Adapun  yang
              dikonsultasikan terkait THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai
              kontrak  kerjanya,  THR  bagi  pekerja  yang  dirumahkan,  THR  bagi  pekerja  yang  upahnya
              disesuaikan pada masa pandemi, dan THR bagi pekerja berstatus hubungan kemitraan seperti
              ojek dan taksi online.

              "Isu terkait pengaduannya adalah THR dibayar secara cicilan oleh perusahaan. Ada yang hanya
              dibayar  50%,  juga  dibayar  tidak  penuh  karena  pemotongan  gaji.  Ada  pula  THR  yang  tidak
              dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena Covid-19," jelas Ida.

              Atas pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker sudah memverifikasi dan memvalidasi
              data serta informasi, berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. Kemnaker juga
              akan  menurunkan  tim  pengawas  ketenagakerjaan  dan  merumuskan  rekomendasi  sanksi
              terhadap ketidakpatuhan aturan penyaluran THR.

              "Kami  akan  menggelar  rapat  koordinasi  (rakor)  yang  mengundang  seluruh  kepala  Disnaker
              seluruh daerah dan tim posko THR. Rapat ini akan membahas perkembangan dan penanganan
              tindak  lanjut  atas  laporan  THR  di  daerah  dan  rekomendasi  pengenaan  sanksinya  bagi  yang
              melanggar," tegas Ida.

              Dia  menyampaikan,  pembayaran  THR  penuh  dan  tepat  waktu  akan  berdampak  terhadap
              pemulihan ekonomi nasional. Maka dari itu, pemerintah memberikan apresiasi setinggi-tingginya
              pada perusahaan yang membayar THR pekerja secara penuh dan tepat waktu. "Semoga hari
              raya Idul Fitri ini dapat dirayakan dengan khidmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan,"
              pungkas Ida.

              (fai).





















                                                           366
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372