Page 374 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 374
Judul Ada 977 Aduan Masalah THR, Disnaker Bakal Periksa Pengusaha
Nama Media katadata.co.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/609bd1a2dc130/ada-977-
aduan-masalah-thr-disnaker-bakal-periksa-pengusaha
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-12 16:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nanti diperiksa oleh Dinas Ketenagakerjaan
dan diberikan nota pemeriksaan dua kali dengan jangka waktu paling lama 30 hari
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 977 laporan soal Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menyatakan bakal mengirim pengawas
tenaga kerja untuk memeriksa pengusaha terkait. "Nanti diperiksa oleh Dinas Ketenagakerjaan
dan diberikan nota pemeriksaan dua kali dengan jangka waktu paling lama 30 hari," kata Menteri
Tenaga Kerja Ida Fauziyah saat konferensi pers virtual dari kantor, Jakarta, Rabu (12/5).
ADA 977 ADUAN MASALAH THR, DISNAKER BAKAL PERIKSA PENGUSAHA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 977 laporan soal Tunjangan Hari Raya (
THR ) Keagamaan. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menyatakan bakal mengirim pengawas
tenaga kerja untuk memeriksa pengusaha terkait.
"Nanti diperiksa oleh Dinas Ketenagakerjaan dan diberikan nota pemeriksaan dua kali dengan
jangka waktu paling lama 30 hari," kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah saat konferensi pers
virtual dari kantor, Jakarta, Rabu (12/5).
Selanjutnya, pemerintah akan memberikan rekomendasi pengenaan sanksi kepada pengusaha
yang tidak membayar THR sesuai ketentuan. Sanksi dapat berupa teguran tertulis hingga
pembatasan, penghentian sementara, atau pembekuan kegiatan usaha.
Ida memastikan, pemberian sanksi merupakan langkah terakhir setelah dilakukan pengawasan.
Kemnaker pun akan menggelar rapat koordinasi usai lebaran untuk merekomendasikan
pengenaan sanksi kepada pengusaha.
373
