Page 379 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 379
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan ada lebih dari 2.000 laporan
terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2021 yang masuk ke Posko THR hingga
hari ini atau H-1 Lebaran. "Sejak 20 April hingga 12 Mei tercatat ada 2.897 laporan yang terdiri
dari 692 konsultasi tentang THR dan 2.205 pengaduan THR," kata Ida, dalam konferensi pers
yang digelar secara virtual, Rabu (12/5/2021).
MENAKER: 2 RIBU LEBIH LAPORAN SOAL THR, TERBANYAK DI DKI JAKARTA
Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan ada
lebih dari 2.000 laporan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2021 yang
masuk ke Posko THR hingga hari ini atau H-1 Lebaran.
"Sejak 20 April hingga 12 Mei tercatat ada 2.897 laporan yang terdiri dari 692 konsultasi tentang
THR dan 2.205 pengaduan THR," kata Ida, dalam konferensi pers yang digelar secara virtual,
Rabu (12/5/2021).
1. Total ada 977 aduan yang diverifikasi tim kemnaker di posko THR Posko pengaduan THR di
Disnaker Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin) Lebih lanjut Ida menjelaskan, tim dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang bertugas di posko THR berhasil melakukan
verifikasi dan validasi terhadap 2.000 lebih laporan tersebut.
Hasilnya, ditemukan sebanyak lebih dari 900 aduan yang memenuhi syarat pelaporan ke posko
THR.
"Melihat aspek kelengkapan data dan duplikasi aduan dan repetisi-repetisi pengaduan, maka
diperoleh data aduan sejumlah 977," terang Ida.
ilustrasi (IDN Times/Ita Malau) Kemudian, Ida mengidentifikasi terdapat lima besar isu dominan
yang menjadi topik masyarakat ke posko THR.
Pertama adalah terkait dengan THR bagi pekerja yang mengundurkan diri atau resign. Kedua
adalah terkait dengan THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya.
"Isu ketiga adalah THR bagi pekerja yang dirumahkan, berikutnya yang keempat adalah
berkaitan dengan perhitungan THR yang upahnya disesuaikan akibat pandemik COVID-19, dan
terakhir adalah THR bagi pekerja dengan status kemitraan seperti ojek online, taksi online, dan
seterusnya," jelas Ida.
Di sisi lain, lanjut Ida, ada beberapa isu yang terkait pengaduan dan masuk ke posko THR hingga
H-1 Lebaran hari ini.
Beberapa isu tersebut di antaranya adalah tentang THR yang dibayar dengan mencicil sebanyak
50 persen terlebih dahulu. Lalu ada isu tentang THR yang tidak dibayar penuh karena
pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan sebanyak satu bulan gaji, dan THR sama sekali tidak
dibayarkan lantaran pandemik COVID-19.
"Atas berbagai konsultasi dan pengaduan tersebut pemerintah melalui Kemnaker mengambil
langkaH-1angkah memverifikasi, validasi data dan informasinya serta berkoordinasi dengan
disnaker daerah dan intsansi terkait untuk kemudian menurunkan tim pengawas
ketenagakerjaan dan merumuskan rekomendasi sanksi kepada ketidakpatuhan," tutur Ida.
378
