Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 392
"Dari data tersebut, setelah kami lakukan verifikasi dan validasi dari aspek kelengkapan data
serta duplikasi dan repetisi aduan," ucap Ida dalam konferensi pers virtual Posko THR 2021 di
Jakarta, Rabu(12/5/2021).
Adapun topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat menyangkut lima isu terbesar. Misalnya,
THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR
bagi pekerja yang dirumahkan, THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi,
dan THR bagi pekerja berstatus hubungan kemitraan seperti ojek dan taksi online.
"Isu terkait pengaduannya adalah THR dibayar secara cicilan oleh perusahaan. Ada yang hanya
dibayar 50 persen, juga dibayar tidak penuh karena pemotongan gaji. Ada pula THR yang tidak
dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena Covid-19," ujar Ida.
Atas pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker sudah memverifikasi dan memvalidasi
data serta informasi, berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. Kemnaker juga
akan menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan dan merumuskan rekomendasi sanksi
terhadap ketidakpatuhan aturan penyaluran THR.
"Kami akan menggelar rapat koordinasi (rakor) yang mengundang seluruh kepala Disnaker
seluruh daerah dan tim posko THR. Rapat ini akan membahas perkembangan dan penanganan
tindak lanjut atas laporan THR di daerah dan rekomendasi pengenaan sanksinya bagi yang
melanggar," tutur Ida.
Dia menyampaikan, pembayaran THR penuh dan tepat waktu akan berdampak terhadap
pemulihan ekonomi nasional. Maka dari itu, pemerintah memberikan apresiasi setinggi-tingginya
kepada perusahaan yang telah membayar THR pekerja secara penuh dan tepat waktu.
Editor : Jujuk Ernawati.
391
