Page 396 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, laporan pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR) pada 2021 lebih banyak dibandingkan dengan 2020. Pada 2021, Posko THR menerima
sebanyak 977 laporan, sementara pada 2020 hanya sebanyak 683. Adapun kondisi tersebut
disebabkan kebijakan pembayaran THR secara penuh dan tepat waktu pada 2021. Sementara
itu, pada 2020 ada kelonggaran hingga akhir tahun karena tekanan pandemi COVID-19.

KEMNAKER CATAT ADUAN THR LEBIH BANYAK PADA 2021, INI ALASANNYA

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, laporan pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) pada 2021 lebih banyak dibandingkan dengan 2020. Pada 2021, Posko THR
menerima sebanyak 977 laporan, sementara pada 2020 hanya sebanyak 683.
Adapun kondisi tersebut disebabkan kebijakan pembayaran THR secara penuh dan tepat waktu
pada 2021. Sementara itu, pada 2020 ada kelonggaran hingga akhir tahun karena tekanan
pandemi COVID-19.

"Lebih besar tahun ini karena waktu yang ktia berikan kita harap pembayaran THR bisa dipenuhi
H-1 Lebaran," ujar Ida, Jakarta, Rabu (12/5/2021).

Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing daerah akan lebih cepat menyelesaikan masalah THR
meski lebih banyak pada 2021. Sebab, ekonomi Indonesia sudah lebih baik sehingga
kesepakatan akan lebih mudah ditempuh bersama pengusaha.

"Saya optimis meski kasusnya lebih besar penyelesaiannya akan jauh lebih baik dari 2020 seiring
dengan semakin membaiknya ekonomi kita," tuturnya.

Masalah THR pada 2020, kata Ida, dari 683 laporan 75 persen telah melaksanakan pembayaran
baik yang terlambat bayar, tertunda dan menyepakati sesuai maupun tidak sesuai dengan
ketentuan THR.

"25 persennya tidak dibayar sesuai ketentuan terkait penyelesaian permasalahan perselisihan
hubungan industrial, Itu 2020. 2021 totalnya 977 memang kalau dilihat lebih besar," tandasnya.

Anggun Situmorang Merdeka.com Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
mengatakan, pekerja di DKI Jakarta dan sekitarnya paling banyak mengadukan pencairan
Tunjangan Hari Raya (THR) 2021. Hal tersebut karena posko utama pengaduan THR ada di
Jakarta.

"Posko THR Kemenaker berada di Jakarta. karena ada di Jakarta maka yang banyak
memanfaatkan adalah teman teman yang berada di sekitar Jakarta atau Jabodetabek," ujar Ida,
Jakarta, Rabu, 12 Mei 2021.

Sanksi yang akan diberikan kepada pengusaha yang lalai memberikan hak karyawannya akan
dijalankan setelah melalui rangkaian pemeriksaan. Adapun beberapa sanksi yang akan diberikan
antara lain pemberian teguran tertulis dan pembekuan usaha.

"Sanksi adalah langkah terakhir setelah pemeriksaan pengawas, bisa berupa teguran tertulis,
penghentian sementara kegiatan usaha dan pembekuan usaha. inwi sudah diatur dan dilakukan
pemeriksaan oleh pengawas tenaga kerja," kata Ida.

Dalam menyelesaikan persoalan THR, pihaknya merencanakan pada minggu pertama setelah
Idulfitri akan melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR untuk melakukan evaluasi.
395