Page 399 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 399

data aduan sejumlah 977," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers
              secara virtual pada Rabu (12/5/2021).
              Topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021 menyangkut lima isu, yaitu:
              THR bagi pekerja yang mengundurkan diri; THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya; THR
              bagi pekerja yang dirumahkan; perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada
              masa pandemi dan; THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan baik ojek maupun
              taksi  online.

              Sementara itu ada beberapa isu yang terkait dengan pengaduan. Pertama THR dibayar dicicil
              oleh perusahaan. Kedua yaitu THR dibayarkan 50% dengan kisaran 20 sampai 50%. Ketiga yaitu
              THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, Keempat yaitu THR tidak dibayarkan 1
              bulan gaji, dan kelima yaitu THR tidak dibayar karena Covid-19.

              "Pembayaran  THR  penuh  dan  tepat  waktu  akan  berdampak  terhadap  pemulihan  ekonomi
              nasional.  oleh  karena  itu  pemerintah  memberikan  apresiasi  yang  setinggi-tingginya  kepada
              perusahaan-perusahaan  yang  telah  menunaikan  kewajibannya  membayar  THR  kepada
              pekerja/buruh secara penuh dan tepat waktu," kata Ida.

              Ida mengatakan dari berbagai pengaduan tersebut, pihaknya telah mengambil langkaH-1angkah
              verifikasi, validasi data dan informasi; berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
              daerah  dan  instansi  terkait;  menurunkan  tim  pengawas  ketenagakerjaan;  dan  merumuskan
              rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan. Kemnaker juga akan melakukan rapat koordinasi
              dengan  mengundang  seluruh  Kepala  Disnaker  Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  Tim  Posko  THR
              untuk melakukan evaluasi pada minggu pertama sesudah Idulfitri.

              "Evaluasi  dilakukan  untuk  melihat  perkembangan  tindak  lanjut  penanganan  pengaduan  oleh
              daerah. Serta untuk merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi,"
              pungkas Ida.

              Sumber: BeritaSatu.com.





































                                                           398
   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404