Page 404 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Laporan itu dihimpun Posko THR Kemnaker sejak 20 April hingga hari ini. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan dari 2.205 aduan soal pembayaran THR, sudah ada
977 aduan yang akan diteruskan ke daerah.

"Dari 20 April hingga 12 Mei, kami mencatat ada 2897 laporan, terdiri dari 692 konsultasi soal
THR, dan 2205 pengaduan THR. Dari data itu setelah diverifikasi dan validasi, maka diperoleh
977 aduan yang akan diteruskan," ungkap Ida dalam konferensi pers virtual, Rabu (12/5/2021).

Ida menyebutkan beberapa aduan terbanyak yang masuk ke pihaknya. Salah satu aduan
terbanyak adalah THR tidak dibayarkan karena dampak COVID-19 kepada perusahaan.

"Isu pengaduan adalah tentang THR yang dibayar dicicil, THR yang dibayar 50%, THR yang
dibayar tidak penuh karena pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan sebulan gaji, dan THR tidak
dibayar karena COVID-19," papar Ida.

Sementara itu, dari 997 aduan yang diteruskan ke pemerintah daerah, Ida menjelaskan saat ini
sebanyak 352 aduan sudah diatensi pemerintah daerah. Selanjutnya laporan aduan THR itu akan
ditindaklanjuti.

"Hal ini akan diteruskan ke Kadisnaker daerah di Indonesia, kami kirim ada 997 aduan yang
sudah diverifikasi dan validasi. Sudah diatensi ke Disnaker daerah-daerah sebanyak 352," ungkap
Ida.

Proses penyelesaian aduan akan dilakukan bekerja sama dengan Disnaker Daerah dan pengawas
ketenagakerjaan. Usai laporan aduan THR diterima, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan
pemeriksaan ke perusahaan terkait. Nantinya akan ada dua kali nota pemeriksaan yang
dilakukan pengawas ketenagakerjaan. Setelah pemeriksaan dilakukan, nantinya akan ada
rekomendasi terkait pengenaan sanksi ke perusahaan.

"Proses penyelesaian akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan, kemudian
diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali ke perusahaan dengan jangka waktu paling lama
30 hari. Baru setelah itu diberikan rekomendasi terkait pengenaan sanksinya," terang Ida.

403