Page 409 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 409
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (SE THR),
perusahaan-perusahaan memiliki peluang untung mengurangi pemenuhan hak buruh
sebagaimana diatur dalam Permenaker 6/2016 tentang THR.
DIKLAIM RUGIKAN BURUH, INI CATATAN UNTUK PEMERINTAH JOKOWI TERKAIT
THR LEBARAN 2021
Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) menilai negara lalai dalam mewujudkan
hubungan industrial adil yang tampak jelas jelang Lebaran 2021. Kelalaian tersebut sebagai
protes terhadap penyaluran THR tahun ini yang banyak merugikan bagi karyawan atau buruh.
Melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (SE THR),
perusahaan-perusahaan memiliki peluang untung mengurangi pemenuhan hak buruh
sebagaimana diatur dalam Permenaker 6/2016 tentang THR.
"SE THR ini telah melimpahkan tanggungjawab pengawasan negara ke perundingan bipartit di
tingkat perusahaan yang kerap berjalan tak seimbang. Peraturan kebijakan ini telah melegitimiasi
kinerja malas yang ditunjukkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selama ini," demikian dikutip
siaran pers bersama Pos Pengaduan THR FSBPI, Jakarta , Rabu (12/5).
Alih-alih mewajibkan perusahaan untuk menunjukkan laporan keuangan perusahaan kepada
pemerintah sebagai alasan objektif untuk menunda pembayaran THR, layaknya skema
penangguhan pembayaran upah, SE THR menyerahkan sepenuhnya hal tersebut ke perundingan
bipartit.
"Timpangnya posisi buruh dan pengusaha, telah menyebabkan perundingan-perundingan
bipartit tidak efektif, terlebih bagi pekerja kontrak, harian lepas yang selalu dibayangi ancaman
PHK jika mencoba menuntut hak," demikian tulis FSBPI.
Hal ini dapat dilihat dari hasil sementara survei daring FSBPI mengenai pemenuhan hak THR.
Sejak dimulainya survei per tanggal 29 April 2021, survei ini diisi oleh 123 orang, termasuk di
antaranya 17 pekerja rumah tangga (PRT) yang hingga kini hak nya sebagai pekerja belum
mendapat perlindungan hukum dari negara.
Responden dalam survei ini berasal dari 50 perusahaan dengan 19 sektor usaha ditambah PRT
yang berlokasi di 22 kabupaten/kota di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa
Tenggara. Berikut hasil temuan sementara dari survei ini 52 persen responden menyatakan hak
THR tidak dipenuhi sesuai Permenaker 6/2016.
Di mana keluhannya terdiri dari besaran THR dibayarkan sesuai ketentuan, namun dicicil yang
menyatakan sebanyak 13,28 persen. Kemudian, THR tidak dicicil, namun besarannya dikurangi
yang menyatakan sebanyak 15,4 persen. THR dibayarkan secara dicicil dan besarannya jika
diakumulasikan kurang dari ketentuan sebanyak 3,3 persen. THR hanya berupa bingkisan
sebanyak 2,4 persen. Kemudian tidak mendapat THR sebanyak 17,1 persen.
Temuan lainnya sebesar 93,75 persen pekerja yang mengalami pelanggaran hak THR
menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan kepada perusahaan untuk pengurangan hak
THR. 92,2 persen menyatakan tidak pernah mengetahui laporan keuangan perusahaan.
Besarnya angka ini merupakan gambaran betapa timpangnya posisi buruh dan perusahaan.
Itikad baik perusahaan untuk menggelar perundingan bipartit dengan buruh adalah hal yang
begitu sulit ditemukan. Hal ini dapat dikarenakan buruknya penegakan hukum ketenagakerjaan
408
