Page 410 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

selama ini, sehingga mekanisme mekanisme perundingan yang derajat tekanannya lebih rendah
seringkali dianggap sebagai hal yang tidak penting oleh perusahaan.
Selain itu, berdasarkan data pos pengaduan THR di Jakarta yang diinisiasi oleh KPBI, YLBHI, LBH
Jakarta, dan PSHK, terdapat aduan sebagai berikut: 1. Sebanyak 1.338 buruh dari tiga
perusahaan (manufaktur dan jasa pariwisata) yang masing-masing berada di Jakarta dan
Kabupaten Semarang, mengalami pembayaran THR dicicil, 2. Sebanyak 6 buruh dari 1
perusahaan (manufaktur), tidak mendapatkan THR penuh, 3. Sebanyak 14 buruh (manufaktur)
di Jakarta tidak diberikan THR karena mengalami PHK sepihak, 4. Sebanyak 907 buruh
manufaktur dan transportasi (Sopir dan Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Jakarta tidak
mendapatkan THR penuh dan sebagian diantaranya tidak dibayarkan.

Menaker Ida Apresiasi Perusahaan yang Telah Membayar THR Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, mengatakan bahwa pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 berjalan sesuai yang
diharapkan oleh pemerintah, yaitu perusahaan membayarkan THR Keagamaan kepada
pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai laporan yang masuk ke Kemnaker melalui Posko THR.
Pemerintah juga terus memantau pelaksanaan pembayaran THR hingga saat ini, melalui Posko
THR Keagamaan baik di tingkat pusat ataupun daerah, "Kami mendapat laporan sudah banyak
perusahaan yang membayar THR. Kita beri apresiasi kepada perusahaan yang sudah bayar
THR," ujar Menaker Ida Fauziyah saat meninjau Posko THR Disnaker Kabupaten Tangerang,
Banten, Selasa (11/5).

Berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan sejak 20 April
hingga 10 Mei, tercatat ada 2.278 laporan. Jumlah tersebut terdiri dari 692 konsultasi THR dan
1586 pengaduan THR.

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR
2021 menyangkut 5 hal. Pertama, THR bagi pekerja yang masa kerjanya selesai. Kedua, THR
bagi pekerja yang di-PHK. Ketiga, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri (resign). Keempat,
THR bagi pekerja kemitraan. "Kelima, THR bagi pekerja yang dirumahkan," kata Ida Fauziyah
Sedangkan beberapa topik pengaduan yang masuk ke Posko THR 2021 yakni THR dibayar dicicil
oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (50-20 persen), THR dibayar tidak penuh karena
ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji atau THR tidak dibayar karena Covid-
19 Menaker Ida Fauziyah menambahkan, atas berbagai pengaduan tersebut, pemerintah melalui
Kemnaker telah mengambil empat Langkah yaitu verifikasi data internal, koordinasi dengan
Disnaker daerah, menurunkan tim pengawas, proses dialog dan kesepakatan penyelesaian.

"Semoga upaya yang kita lakukan akan semakin memastikan para pekerja/buruh bisa merayakan
lebaran dengan khidmat dan tentunya selalu berpedoman pada prokes Covid 19," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida juga menerima laporan dari Posko THR 2021 Disnaker
Tangerang yang dipaparkan oleh Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar. Selama 13 hari (28
April hingga 11 Mei 2021) tercatat ada 278 laporan konsultasi dan pengaduan pembayaran THR.
"Jumlah tersebut terbagi atas 166 konsultasi THR dan 99 pengaduan THR, " ujar Zaki Iskandar.

Zaki Iskandar menambahkan, berdasarkan laporan Tim Posko THR 2021, sebanyak 182 laporan
atau sekitar 66 persen, topik terkait konsultasi dan pengaduan THR sudah ditindaklanjuti dan
diselesaikan. "Sisanya masih dalam proses, dan ada juga yang tidak murni pengaduan soal THR
namun terkait masalah ketenagakerjaan lainnya. Misalnya soal upah, cuti, sisa kontrak dan
harian lepas," katanya.

[bim].

409