Page 408 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 408
Judul Diklaim Rugikan Buruh, ini Catatan untuk Pemerintah Jokowi Terkait
THR Lebaran 2021
Nama Media merdeka.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/diklaim-rugikan-buruH-1ni-catatan-
untuk-pemerintah-jokowi-terkait-thr-lebaran-2021.html
Jurnalis Anggun P. Situmorang
Tanggal 2021-05-12 16:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - NA (Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)) SE THR ini telah melimpahkan
tanggungjawab pengawasan negara ke perundingan bipartit di tingkat perusahaan yang kerap
berjalan tak seimbang. Peraturan kebijakan ini telah melegitimiasi kinerja malas yang
ditunjukkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selama ini
negative - NA (Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)) Timpangnya posisi buruh
dan pengusaha, telah menyebabkan perundingan-perundingan bipartit tidak efektif, terlebih bagi
pekerja kontrak, harian lepas yang selalu dibayangi ancaman PHK jika mencoba menuntut hak
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami mendapat laporan sudah banyak
perusahaan yang membayar THR. Kita beri apresiasi kepada perusahaan yang sudah bayar THR
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kelima, THR bagi pekerja yang dirumahkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga upaya yang kita lakukan akan
semakin memastikan para pekerja/buruh bisa merayakan lebaran dengan khidmat dan tentunya
selalu berpedoman pada prokes Covid 19
negative - Ahmad Zaki Iskandar (Bupati Tangerang) Jumlah tersebut terbagi atas 166 konsultasi
THR dan 99 pengaduan THR
negative - Ahmad Zaki Iskandar (Bupati Tangerang) Sisanya masih dalam proses, dan ada juga
yang tidak murni pengaduan soal THR namun terkait masalah ketenagakerjaan lainnya. Misalnya
soal upah, cuti, sisa kontrak dan harian lepas
Ringkasan
Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) menilai negara lalai dalam mewujudkan
hubungan industrial adil yang tampak jelas jelang Lebaran 2021. Kelalaian tersebut sebagai
protes terhadap penyaluran THR tahun ini yang banyak merugikan bagi karyawan atau buruh.
Melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
407

