Page 412 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

"Besok akan ada rapat kordinasi dengan dengan seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan tim
Posko THR untuk tindak lanjut pengaduan serta merumuskan rencana tindak lanjut pengenaan
sanksi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (12/5/2021).

Sesuai dengan aturan, perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi untuk membayar 5
persen dari jumlah akumulatif THR yang mesti dibayarkan dan tetap wajib melunasi THR yang
merupakan hak pekerja.

Berdasarkan data Kemenaker periode 20 April - 12 Mei 2021, terdapat 2.897 laporan yang terdiri
atas 692 konsultasi dan 2.205 pengaduan THR keagamaan. Setelah dilakukan verifikasi dan
validasi, pemerintah memperoleh 977 data aduan.

Ida menjelaskan konsultasi mengenai THR menyangkut sejumlah permasalahan, di antaranya
THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak, dirumahkan,
mengalami penyesuaian upah, dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan sepeti
ojek online.
Sementara itu, untuk pengaduan Kemenaker terdiri atas pembayaran THR secara dicicil,
pembayaran THR hanya 50 persen, pembayaran tidak penuh akibat pemotongan gaji, THR tidak
dibayarkan satu bulan gaji, dan tidak dibayar karna covid-19.

Selanjutnya kata Ida, pemerintah melalui kemenaker melakukan verifikasi dan validasi data serta
berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kenurunkan pengawas, dan
merekomendasikan sanksi.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Apindo)
Adi Machfudz mengatakan pelaku usaha meminta tindakan konkrit dari pemerintah dengan
memberikan subsidi bagi perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayar THR secara
penuh sehingga beban yang ditanggung bisa terbagi.

"Tidak semua perusahaan mampu. Kecuali, perusahaan besar yang sudah mencadangkan dana
untuk THR. Untuk yang tidak mampu, ada ruang untuk negosiasi. Pengusaha minta ke
pemerintah untuk hadir. Tidak hanya wacana, apalagi hanya berdalih dengan stimulus" jelasnya.

Pemerintah, jelasnya, bisa menyubsidi 30 persen sisa kewajiban pembayaran THR oleh
perusahaan. Intervensi konkrit tersebut dinilai sebagai langkah yang paling tepat untuk dilakukan
pemerintah saat ini mengingat cukup banyak perusahaan yang harus mengambil langkah realistis
dalam hal pembayaran THR tahun ini.

Dia mengatakan saat ini terdapat sebanyak 20-30 persen perusahaan yang tidak mampu
membayarkan THR mengikuti regulasi yang berlaku. Terutama perusahaan yang bergerak di
sektor pariwisata dan transportasi.

411