Page 470 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

"Pemerintah harus mengingatkan perusahaan bahwa THR bukan hadiah yang diberikan sukarela,
tapi kewajiban yang harus ditunaikan. Suka atau tidak, perusahaan sedang lapang atau sulit,
THR pekerja wajib dibayarkan," katanya, dilansir dari Antara , Rabu, 12 Mei 2021.

Netty menegaskan hal tersebut adalah amanat PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Netty meminta pemerintah memastikan posko-posko THR yang dibentuk Kemnaker di tingkat
pusat dan daerah guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas
pelaksanaan pembayaran THR bekerja proaktif dan jangan hanya menunggu laporan.

Untuk itu, ujar dia, posko THR harus proaktif turun langsung ke lapangan untuk jemput bola
mengatasi persoalan yang muncul. "Perusahaan yang belum atau sulit bayar THR harus didatangi
langsung, dievaluasi dan diingatkan untuk menunaikan kewajibannya," ucapnya.

Menurut Netty, jika hanya menunggu laporan atau aduan pekerja, maka hasilnya tidak akan
maksimal karena umumnya pekerja enggan dan takut melaporkan perusahaannya yang tidak
membayar THR.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan apresiasinya kepada
perusahaan yang telah melakukan pembayaran THR bagi pekerjanya sesuai dengan imbauan
pemerintah.

"Kami mendapat laporan sudah banyak perusahaan yang membayar THR. Kita beri apresiasi
kepada perusahaan yang sudah bayar THR," ujar Menaker.

Ida memastikan bahwa pemerintah akan terus memantau pelaksanaan penyaluran THR
keagamaan lewat posko THR baik yang didirikan di pusat oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) maupun yang dibentuk pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang masuk ke Posko THR Kemenaker dalam periode 20 April hingga 10 Mei
2021 terdapat 2.278 laporan, yang terdiri atas 692 konsultasi THR dan 1.586 pengaduan THR.

Konsultasi yang masuk membahas beberapa isu seperti THR bagi pekerja yang masa kerjanya
telah selesai, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, dalam hubungan
kemitraan dan yang mengundurkan diri.

Pengaduan terdiri atas beberapa kategori seperti pembayaran THR dicicil, dibayarkan tidak
penuh karena pemotongan gaji, tidak dibayarkan satu bulan gaji atau tidak disalurkan sama
sekali karena alasan pandemi covid-19.

Terkait berbagai pengaduan itu, Ida memastikan Kemnaker akan melakukan berbagai langkah
mulai dari verifikasi data internal, berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja di masing-masing
daerah, menurunkan tim pengawas, proses dialog, dan kesepakatan penyelesaian.

(ABD).

469